Melawan Imperialisme Dunia Pertambangan

618 kali dibaca

Oleh : Delian Lubis

Imperialisme dunia pertambangan hadir dalam wajah yang rapi namun menindas. Ia wauradatang membawa investasi, teknologi, dan janji kesejahteraan, tetapi sering kali meninggalkan luka mendalam bagi tanah, lingkungan, dan manusia yang hidup di sekitarnya.

Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran rakyat justru dikuasai segelintir korporasi besar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.
Atas nama pembangunan, hutan digunduli, sungai tercemar, dan ruang hidup dirampas. Negara kerap berdiri sebagai fasilitator modal, bukan pelindung rakyat.

Regulasi dibuat longgar, pengawasan dilemahkan, dan suara masyarakat dibungkam oleh kekuatan uang dan kekuasaan.

🔗 Baca juga: Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Inilah wajah baru imperialisme, bukan lagi dengan senjata, tetapi dengan kontrak, izin, dan konsesi tambang.
Perlawanan terhadap imperialisme pertambangan bukan penolakan terhadap pembangunan, melainkan tuntutan atas keadilan.

Rakyat berhak menentukan masa depan sumber daya alamnya sendiri.

Tambang harus dikelola dengan prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan keberpihakan pada masyarakat, bukan semata keuntungan korporasi.

Kesadaran kolektif menjadi kunci. Ketika masyarakat bersatu, akademisi bersuara, aktivis bergerak, dan media berpihak pada kebenaran, kekuatan modal tidak lagi mutlak.

Hukum harus ditegakkan, lingkungan dilindungi, dan hak-hak rakyat dipulihkan.

🔗 Baca juga: PC IPNU-IPPNU Kota Bima Gelar MAKESTA, Perkuat Kaderisasi Pelajar NU di Pulau Sumbawa

Melawan imperialisme dunia pertambangan adalah perjuangan panjang. Namun sejarah selalu mencatat, kekuasaan sebesar apa pun akan runtuh ketika berhadapan dengan rakyat yang sadar, berani, dan bersatu.

Sumber daya alam bukan warisan untuk dijual, melainkan amanah untuk dijaga demi generasi yang akan datang.