1,211 kali dibaca
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.
MATARAM – Pihak Universitas Bima Internasional MFH akhirnya buka suara terkait berbagai polemik yang terjadi di lingkungan kampus.
Dalam pertemuan resmi (hearing) bersama Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Kota Mataram pada Selasa (10/2/2026). EK LMND mengklaim pada pertemuan tersebut pihak rektorat mengakui adanya indikasi keterlibatan oknum dosen dalam karut-marut pengelolaan program mahasiswa.
Ketua EK LMND Kota Mataram, Ahmad Julfikar, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum krusial untuk membongkar praktik tidak etis yang selama ini dikeluhkan mahasiswa. Salah satu poin paling sensitif yang mencuat adalah dugaan adanya “permainan” oknum dosen di balik sejumlah program akademik dan kemahasiswaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Merespons tuntutan mahasiswa, jajaran pimpinan universitas yang dihadiri langsung oleh Rektor, para Wakil Rektor (WR I, II, dan III), serta Ketua SIPENMARU 2025, menyatakan tidak akan menutup mata. Pihak kampus berkomitmen untuk melakukan tindakan disipliner terhadap personel yang terbukti melanggar aturan.
Pihak universitas telah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum dosen sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
🔗 Baca juga: Gubernur NTB Luncurkan Reformasi Pendidikan, Perkuat Mutu Sekolah hingga Ketahanan Pangan
”Kami tidak akan membiarkan hak mahasiswa dikelola secara tidak transparan,” tegas Julfikar.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pihak kampus membenarkan terjadinya pertemuan tersebut. Meski begitu, mereka masih mendalami peran staf pengajarnya.
“Masih klarifikasi,” jawab Idhar Wakil Rektor III saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Selain masalah oknum, hearing tersebut juga menyoroti beberapa poin panas lainnya:
Nasib 247 Mahasiswa KIP-K: Kejelasan bagi ratusan mahasiswa yang gagal lolos seleksi beasiswa tahun 2025.
Transparansi Keuangan: Desakan agar mekanisme pembayaran SPP dan administrasi kampus dilakukan secara terbuka untuk menghindari pungutan tidak resmi.
🔗 Baca juga: Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah
Audit Program Magang: Evaluasi total terhadap program Magang Bersertifikat dan Inbound Mobility yang diduga dijalankan secara tertutup.
LMND Kota Mataram memberikan peringatan keras kepada pihak kampus. Universitas diberikan waktu maksimal 14 hari untuk menunjukkan langkah konkret atas hasil pertemuan tersebut.
Ahmad Julfikar menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat janji rektorat. Jika dalam dua minggu ke depan tidak ada perubahan atau sanksi nyata bagi oknum yang terlibat, LMND siap menggerakkan massa dan menempuh jalur advokasi yang lebih besar.
“Ini soal keadilan dan demokrasi di lingkungan kampus. Kami menunggu realisasi, bukan sekadar janji manis di meja perundingan,” pungkasnya.
