1,323 kali dibaca
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.
Kota Bima– Stabilitas internal Kepolisian Resor Bima Kota mendadak jadi sorotan tajam. Penangkapan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Bima Kota atas dugaan keterlibatan penyalahgunaan narkotika memicu gelombang protes dan tuntutan transparansi dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Gerakan Peduli Anti Narkotika (GPN) Kota Bima, Lalas Kurniawan, memberikan pernyataan resmi kepada awak media pada Jumat (6/2/2026). Ia menyebut insiden ini sebagai tamparan keras bagi upaya pemberantasan narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat.
”Ini adalah kejadian luar biasa yang secara instan meruntuhkan pondasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Bagaimana publik bisa percaya pada pemberantasan narkoba jika nakhodanya sendiri terindikasi terlibat?” ujar Lalas dengan nada tegas di hadapan wartawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
🔗 Baca juga: Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif
Dalam pernyataannya, Lalas menekankan bahwa Polda NTB tidak boleh berhenti pada penangkapan satu individu saja. GPN mendesak adanya investigasi vertikal maupun horizontal untuk memastikan tidak ada sel-sel jaringan narkoba yang masih bersarang di tubuh Polri.
”Kami meminta ketegasan Kapolda NTB untuk membedah kasus ini sedalam-dalamnya. Jangan hanya di permukaan. Bongkar semua sampai ke akar-akarnya, siapapun yang terlibat harus diseret ke muka hukum tanpa pengecualian,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret untuk memulihkan citra kepolisian, Lalas melayangkan tantangan terbuka kepada jajaran Polda NTB. Ia meminta agar tes urin dilakukan secara mendadak kepada seluruh pejabat utama, mulai dari para Kasat Narkoba hingga Kapolres di seluruh wilayah hukum NTB.
”Untuk membuktikan bahwa Polri benar-benar bersih dan serius, kami menantang Polda NTB melakukan tes urin massal bagi seluruh Kapolres dan Kasat se-NTB. Khusus untuk jajaran Polres Bima Kota, tes urin wajib dilakukan tanpa terkecuali sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada warga Bima,” tegas Lalas.
🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern
Meski melontarkan kritik pedas, Lalas Kurniawan tetap memberikan apresiasi atas langkah cepat dan keberanian Kapolda NTB dalam menindak anggotanya yang menyimpang. Menurutnya, tindakan tegas ini adalah sinyal positif bahwa kepolisian masih memiliki komitmen untuk berbenah secara internal.
”Kita tetap mengapresiasi integritas Kapolda NTB yang tidak ragu memotong ‘tangan’ yang kotor di tubuh organisasinya. Ini adalah langkah awal yang baik, namun harus dikawal sampai tuntas,” tutupnya.




























