Taufik Hidayat: Tuduhan Terhadap Bupati Bima Salah Alamat, Koordinasi Dinas Itu Prosedur Teknis Bukan Manuver Politik

648 kali dibaca

BIMA – Ketua Tim Muda Ady-Irfan Kecamatan Woha, Taufik Hidayat, angkat bicara meluruskan opini menyesatkan yang menyerang Bupati Bima terkait tindak lanjut evaluasi APBD 2026. Taufik menegaskan bahwa kritik yang dilontarkan salah satu anggota dewan tersebut tidak sesuai fakta lapangan dan terkesan dipaksakan.

Taufik mengklarifikasi bahwa tidak ada manuver “door to door” yang dilakukan oleh Bupati secara pribadi untuk melakukan negosiasi gelap. Sebaliknya, yang terjadi adalah koordinasi proaktif dari jajaran pegawai dinas teknis terkait untuk mempercepat sinkronisasi anggaran.

Menurut Taufik, kehadiran pegawai dari dinas terkait ke kediaman pimpinan DPRD adalah langkah administratif yang lazim dilakukan demi mengejar tenggat waktu (deadline) setelah adanya catatan evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTB.

“Perlu diluruskan, yang datang melakukan koordinasi itu adalah pegawai dinas teknis, bukan Bupati. Mereka bekerja lembur demi memastikan catatan evaluasi dari Provinsi segera tuntas agar APBD bisa segera ditetapkan. Ini murni urusan kerja, bukan negosiasi di ruang gelap sebagaimana yang dituduhkan,” tegas Taufik Hidayat.

Taufik justru mempertanyakan mengapa koordinasi teknis yang tujuannya demi kepentingan rakyat tersebut malah dipolitisasi dan diserang secara personal kepada Bupati. Ia menduga keras ada rasa tidak puas dari oknum anggota dewan karena alokasi Pokok Pikiran (Pokir) yang tidak terpenuhi secara maksimal.

“Kami mencium aroma ketidakpuasan soal jatah Pokir di balik serangan ini. Jangan karena jatah Pokirnya sedikit atau berkurang akibat penyesuaian anggaran prioritas, lalu pegawai dinas yang sedang bekerja keras justru dituduh melakukan manuver ilegal. Jangan korbankan kepentingan rakyat hanya demi ambisi Pokir pribadi,” cetusnya.

Ia menambahkan bahwa Bupati Bima justru berkomitmen pada efisiensi anggaran guna memastikan sektor-sektor krusial seperti air bersih dan infrastruktur mendapatkan porsi yang layak. Jika ada pengurangan di pos tertentu, termasuk Pokir, hal itu dilakukan demi menyesuaikan dengan hasil evaluasi resmi dan kemampuan keuangan daerah.

“Bupati selalu menekankan transparansi. Jika pegawai dinas menjemput bola untuk koordinasi, itu adalah bentuk pengabdian agar program pembangunan tidak macet. Harusnya dewan mengapresiasi kerja keras pegawai dinas ini, bukan malah membangun narasi seolah-olah ada ‘penyakit pemusatan kekuasaan’,” lanjut Taufik.

🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern

Di akhir pernyataannya, Taufik Hidayat mengajak semua pihak untuk lebih dewasa dalam berpolitik dan tidak menggunakan isu anggaran sebagai alat sandera demi kepentingan kelompok tertentu.

“Rakyat Bima butuh realisasi pembangunan, bukan kegaduhan soal siapa mendatangi siapa. Mari berhenti mempolitisasi prosedur teknis dinas hanya karena urusan Pokir yang kurang,” pungkasnya.