Skandal KIP Kuliah di UNBIM MFH Mataram: Mahasiswa Bongkar Praktik Setor “Mahar” ke Rekening Oknum Dosen

417 kali dibaca

Mataram – Dugaan praktik jual beli kelulusan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Bima Internasional Medica Farma Husada (UNBIM MFH) kini memicu gejolak di tengah publik. Kasus ini mencuat setelah sejumlah mahasiswa mulai berani angkat bicara mengenai dugaan pungutan liar yang melibatkan oknum pendidik di institusi tersebut dengan modus menjanjikan kelulusan beasiswa melalui jalur belakang.

Salah seorang mahasiswa berinisial A, yang kini duduk di semester II, membeberkan pengalaman pahitnya saat diiming-imingi kelulusan sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah angkatan 2025. Menurut pengakuannya, ia didekati oleh seorang oknum dosen berinisial S yang menjanjikan bantuan kelulusan asalkan A bersedia menyerahkan sejumlah uang sebagai syarat administrasi tidak resmi.

​A mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp5,25 juta langsung ke rekening pribadi oknum dosen tersebut. Namun, harapan A untuk mendapatkan keringanan biaya pendidikan sirna seketika saat pengumuman resmi keluar dan namanya tidak tercantum sebagai penerima beasiswa. Ia menegaskan bahwa uang tersebut bukanlah biaya resmi kampus seperti UKT atau SPP, melainkan murni uang “mahar” agar dibantu lolos. Kini, dengan bukti transfer di tangan, A menuntut keadilan dan berharap uangnya dapat dikembalikan sembari memperingatkan bahwa banyak rekan sesama mahasiswa yang mengalami nasib serupa.

Keresahan mahasiswa ini kemudian direspons secara serius oleh Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Kota Mataram. Pada Senin (2/2/2026), mereka resmi mengadukan skandal ini ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan investigasi internal LMND, praktik “mahar” ini diduga tidak hanya dilakukan oleh satu oknum, tetapi melibatkan jaringan oknum dosen dan pejabat kampus lainnya dengan nominal pungutan yang jauh lebih besar, yakni berkisar antara Rp8 juta hingga Rp13 juta per mahasiswa.

Ketua EK LMND Mataram, Ahmad Julfikar, juga mengungkap adanya dugaan maladminstrasi lain berupa pungutan biaya magang dan program inbound mobility yang mencapai jutaan rupiah, padahal mahasiswa semester awal belum pernah mendapatkan pelayanan akademik tersebut. Menurutnya, tindakan ini merupakan bentuk pungutan tanpa pelayanan nyata yang sangat mencederai dunia pendidikan.

🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern

Kepala Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan sedang dalam proses verifikasi syarat formil serta materiil. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, Ombudsman akan segera menaikkan status kasus ini ke tahap pemeriksaan intensif. Sementara itu, hingga berita ini dirilis, Rektor UNBIM MFH, apt. Ajeng Dian Pertiwi, belum memberikan tanggapan meski upaya konfirmasi telah dilakukan berulang kali.