Satu Lagi Tersangka Kasus Lahan MXGP Samota Ditahan Kejati NTB

Thursday, 29 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MATARAM – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) terus bergerak cepat dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan sirkuit MXGP Samota, Kabupaten Sumbawa. Terbaru, penyidik kembali melakukan penahanan terhadap satu tersangka tambahan dalam kasus yang merugikan negara miliaran rupiah ini.

Penahanan ini menambah daftar panjang pihak yang bertanggung jawab atas penggelembungan harga (mark up) lahan seluas 70 hektare tersebut. Sebelumnya, Kejati NTB telah menahan:

​Subhan (SBH): Mantan Kepala BPN Sumbawa (saat ini menjabat Kepala BPN Lombok Tengah) yang berperan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Lahan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Muhammad Julkarnain (MJ): Pihak swasta dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bertindak sebagai tim appraisal.

Tersangka baru ini diduga kuat memiliki keterkaitan erat dalam proses administrasi atau aliran dana yang tidak wajar dalam pembebasan lahan sirkuit internasional tersebut.

Berdasarkan hasil audit sementara, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp6,7 miliar. Kerugian tersebut muncul akibat selisih harga pembayaran lahan:

​Nilai Seharusnya: Sekitar Rp44 miliar.
​Nilai Dibayarkan: Sekitar Rp52 miliar.

​Pihak Kejati NTB juga sedang mendalami potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus ini dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sebelumnya, pada pertengahan Januari 2026, mantan Bupati Lombok Timur berinisial ABD (Ali BD) selaku pemilik lahan telah mengembalikan dana sebesar Rp6,7 miliar ke Kejati NTB. Meski telah ada pengembalian kerugian negara, pihak kejaksaan menegaskan bahwa proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) terkait tindak pidana korupsi.

Berita Terkait

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru
Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis
Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif

Berita Terkait

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Monday, 19 October 2026 - 15:18 WITA

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima

Tuesday, 22 September 2026 - 15:22 WITA

Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru

Tuesday, 11 August 2026 - 20:25 WITA

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Berita Terbaru