280 kali dibaca
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.
Gelombang protes besar-besaran yang terjadi di Iran dalam beberapa pekan terakhir disebut sebagai salah satu ujian terberat bagi rezim sejak Revolusi Islam 1979. Aksi yang awalnya muncul akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok dan memburuknya kondisi ekonomi kini telah berubah menjadi gerakan nasional yang mempertanyakan legitimasi pemerintahan yang telah berkuasa hampir lima dekade.
Demonstrasi pertama kali meletus pada akhir tahun lalu, dipicu oleh kenaikan harga barang-barang pokok serta melemahnya nilai mata uang rial. Dalam waktu singkat, aksi protes yang awalnya berfokus pada tuntutan ekonomi berkembang menjadi gerakan antipemerintah yang lebih luas, bahkan mulai menyuarakan tuntutan politik dan kritik langsung terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Berdasarkan laporan sejumlah lembaga pemantau, jumlah korban jiwa akibat kerusuhan ini diperkirakan mencapai sekitar 2.600 orang. Situasi semakin memanas dengan munculnya ancaman tindakan militer dari Amerika Serikat, balasan ancaman dari Iran, pemutusan akses internet, serta berbagai aksi solidaritas di sejumlah negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, ribuan pendukung pemerintah juga turun ke jalan menggelar aksi tandingan untuk menunjukkan dukungan terhadap rezim yang tengah diguncang tekanan publik.
“Apa yang terjadi sungguh luar biasa. Meski menghadapi ancaman peluru, penangkapan, hingga pemadaman internet total, rakyat Iran tetap berjuang mempertaruhkan segalanya demi kebebasan,” ujar aktivis Iran-Kanada, Parmida Barez, dalam wawancara dengan CBC News Network, Kamis (15/1/2026).
Pengamat politik dari New Lines Institute for Strategy and Policy di Washington, Kamran Bokhari, menilai gelombang protes kali ini memiliki karakter yang berbeda dibanding demonstrasi sebelumnya. “Gerakan ini terutama dipicu oleh tekanan ekonomi yang sangat berat,” ungkapnya.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia mendapat informasi tidak ada lagi eksekusi terhadap pendemo dan rencana hukuman mati bagi sebagian tahanan telah dibatalkan.
Namun sebelumnya, otoritas kehakiman Iran sempat berjanji akan menggelar persidangan cepat terhadap para demonstran yang ditangkap.
🔗 Baca juga: Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif
Akar Masalah: Krisis Ekonomi Parah
Pemicu utama protes adalah inflasi yang terus meroket dan nilai tukar rial yang terjun bebas. Pada 28 Desember lalu, banyak pedagang memilih menutup toko karena anjloknya nilai mata uang membuat aktivitas bisnis hampir lumpuh total.
Nilai tukar rial yang kini berada di atas 1,4 juta per dolar AS membuat para pelaku usaha kesulitan menjalankan bisnis. Inflasi yang sangat tinggi menggerus daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang makin besar.
Data resmi menunjukkan inflasi tahunan Iran telah mencapai lebih dari 42%, sementara inflasi point-to-point bahkan menembus 52,6%. Kondisi ini membuat ruang gerak pemerintah untuk menstabilkan ekonomi semakin terbatas.
Pertumbuhan ekonomi Iran juga mengalami perlambatan signifikan. Pada kuartal IV-2024, pertumbuhan hanya tercatat 1,6% dibanding periode sebelumnya yang mencapai 3,1%.
Meski angka pengangguran resmi menunjukkan penurunan menjadi 7,2%, kenyataan di lapangan berbeda. Banyak lulusan perguruan tinggi kesulitan mendapat pekerjaan layak, dan tingkat pengangguran justru meningkat di berbagai kelompok masyarakat.
Tekanan ekonomi semakin berat akibat dampak perang singkat Iran dengan Israel, sanksi internasional, serta ketegangan geopolitik yang terus berlanjut.
Kebangkrutan Bank Memperparah Krisis
Situasi diperburuk dengan runtuhnya Bank Ayandeh yang mengalami kerugian hampir US$5 miliar. Pemerintah Iran terpaksa mencetak uang dalam jumlah besar untuk menyelamatkan bank tersebut, namun langkah itu justru memicu inflasi lebih parah.
Kebangkrutan bank ini menjadi simbol rapuhnya sistem keuangan Iran yang telah lama tertekan oleh sanksi, pinjaman macet, serta kebijakan ekonomi yang tidak sehat.
Ancaman Intervensi AS
Di tengah kekacauan ini, Donald Trump berulang kali mengancam akan mengambil tindakan tegas jika Iran mengeksekusi para demonstran. Laporan HAM menyebut lebih dari 2.400 pengunjuk rasa dan ratusan aparat telah tewas.
🔗 Baca juga: Muscab PPP Kab, Bima: Muh. Erwin Tegaskan Peluang Rebut Panggung Politik Daerah
Meski demikian, sejumlah pejabat Barat menilai rezim Iran masih memegang kendali dan belum berada di ambang kejatuhan.
Amerika Serikat bahkan dilaporkan mulai menarik sebagian personel militernya dari kawasan Timur Tengah sebagai langkah antisipasi. Iran sendiri telah memperingatkan bahwa setiap serangan AS akan dibalas dengan serangan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan.
Sikap Resmi Pemerintah Iran
Melalui Kedutaan Besar Iran, pemerintah menyatakan bahwa aksi protes awalnya berlangsung damai dan merupakan hak warga untuk menyampaikan aspirasi.
Namun Iran menuding ada pihak asing yang memanfaatkan situasi untuk memprovokasi kerusuhan dan kekerasan. Mereka menilai Amerika Serikat dan sekutunya telah ikut campur dalam urusan dalam negeri Iran.
Iran menegaskan bahwa tindakan tegas hanya diambil terhadap kelompok yang melakukan perusakan dan kekerasan, bukan terhadap demonstran damai.
Sumber : CBC News




























