823 kali dibaca
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.
Kota Bima – Pemerintah Kota Bima resmi memulai penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah Tahun 2026 kepada 1.200 keluarga penerima manfaat. Penyaluran perdana dilaksanakan di kawasan utara Alun-alun Lapangan Serasuba, Kamis (11/6), sebagai wujud pelaksanaan salah satu janji politik pemerintah daerah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
Wali Kota Bima, A. Rahman H. Abidin, menyampaikan bahwa program ini dirancang khusus untuk menjangkau warga yang belum tercakup dalam bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sasaran utamanya meliputi kelompok masyarakat dengan status ekonomi desil 1 hingga desil 5, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin yang telah memenuhi syarat administrasi dan verifikasi.
“Kami ingin memastikan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, tahun depan kami rencanakan menambah sekitar 800 penerima lagi, sehingga totalnya mencapai 2.000 keluarga,” ungkap Walikota dalam sambutannya.
ADVERTISEMENT
🔗 Baca juga: Gubernur Iqbal: Bawa Syiar Al-Qur’an, Jaga Marwah NTB
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penetapan penerima dilakukan melalui proses verifikasi yang ketat dan berjenjang. Dimulai dari usulan warga di tingkat kelurahan, pengecekan langsung ke lapangan, hingga validasi akhir oleh Dinas Sosial Kota Bima. Mekanisme ini diterapkan agar bantuan tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
Pada tahun ini, setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan yang dicairkan setiap tiga bulan sekali melalui rekening bank. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bima sebagai mitra penyalur untuk menjamin keamanan, keterbukaan, dan kemudahan akses pencairan dana.
🔗 Baca juga: Putri Victoria di Gili Meno: Menjaga Laut, Merawat Harapan Ekonomi Biru
Kepala BRI Cabang Bima menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menilai kerja sama ini tidak hanya memperlancar penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan memperkenalkan layanan perbankan kepada masyarakat rentan.
