Mataram Darurat Aborsi: Komunitas Perempuan Desak Ketegasan Polisi

Saturday, 31 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MATARAM – Meningkatnya temuan kasus aborsi dan pembuangan janin di wilayah hukum Kota Mataram memicu reaksi keras dari aktivis kemanusiaan. Komunitas Perempuan Berdaya dan Perlindungan Anak secara terbuka mendesak aparat kepolisian untuk mengambil langkah hukum yang lebih agresif dan tanpa kompromi.

Ketua Komunitas Perempuan Berdaya dan Perlindungan Anak, Putri Ana, menyatakan keprihatinannya atas fenomena yang kian meresahkan warga Mataram ini. Ia menilai, penanganan yang setengah hati hanya akan membuat praktik ilegal ini terus berulang.

Dalam pernyataannya, Putri Ana menekankan bahwa kunci utama untuk menekan angka aborsi ilegal adalah keberanian aparat dalam menerapkan sanksi maksimal bagi siapa pun yang terlibat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami meminta kepolisian Polresta Mataram bersikap tegas pada proses hukum bila menangani kasus aborsi. Jangan ada celah. Tujuannya jelas, agar ada efek jera bagi pelaku maupun pihak-pihak yang memfasilitasi tindakan tersebut,” tegas Putri Ana.

Menurutnya, ketegasan polisi tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga harus menyisir jaringan penyedia obat penggugur kandungan dan oknum-oknum yang menyediakan jasa aborsi ilegal yang sering beroperasi secara terselubung.

Beberapa bulan terakhir, publik Mataram dikejutkan dengan rentetan penemuan jasad janin di beberapa lokasi berbeda. Dugaan kuat mengarah pada upaya pengguguran kandungan yang tidak sesuai prosedur medis akibat pergaulan bebas maupun tekanan sosial.

Menanggapi desakan tersebut, pihak Polresta Mataram menyatakan berkomitmen untuk terus mendalami setiap laporan yang masuk. Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, terutama di area indekos atau penginapan.

Selain penegakan hukum, Putri Ana juga mengingatkan bahwa masalah aborsi adalah persoalan kompleks yang butuh edukasi dini. Namun, untuk saat ini, penegakan hukum yang tegas di level kepolisian menjadi benteng terakhir untuk memberikan pesan keras kepada masyarakat bahwa aborsi ilegal adalah tindak pidana serius.

“Jika hukumannya lemah, orang akan terus menganggap remeh nyawa manusia. Kita butuh tindakan nyata di lapangan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis
Pasca OTT Bupati Lombok Barat, Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran Partai Pengusung, KASTA NTB DPD LOBAR Terlalu Dini, Luka Rakyat Belum Terobati
Musda HKTI: Gubernur Miq Iqbal Tawarkan Model Pertanian ala FELDA Malaysia
Kerap Dikeluhkan, Iqbal Revitalisasi Pasar Kuta Mandalika Jadi Lebih Nyaman
Anak mantan Bupati Bima Dipolisikan Terkait kasus penipuan Rp3,8 Miliar

Berita Terkait

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Tuesday, 11 August 2026 - 20:25 WITA

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Monday, 10 August 2026 - 15:29 WITA

Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis

Sunday, 2 August 2026 - 20:49 WITA

Pasca OTT Bupati Lombok Barat, Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran Partai Pengusung, KASTA NTB DPD LOBAR Terlalu Dini, Luka Rakyat Belum Terobati

Berita Terbaru