752 kali dibaca
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.
BIMA – Langkah Bupati Bima yang melakukan pendekatan door to door (pintu ke pintu) ke kediaman pimpinan DPRD Kabupaten Bima pasca evaluasi APBD 2026 oleh Pemerintah Provinsi NTB, memicu reaksi keras. Tindakan tersebut dinilai sebagai preseden buruk dalam etika birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Kritik pedas ini dilontarkan oleh Muhtar, SE, Wakil Ketua Komisi I sekaligus Ketua Fraksi Kebangkitan Bintang Nurani DPRD Kabupaten Bima. Menurutnya, APBD adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, bukan dokumen privat yang bisa dinegosiasikan di ruang tertutup.
Muhtar menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan anggaran seharusnya dilakukan secara terbuka melalui forum resmi, bukan melalui mekanisme informal atau lobi-lobi personal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muhtar menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan anggaran seharusnya dilakukan secara terbuka melalui forum resmi, bukan melalui mekanisme informal atau lobi-lobi personal.
🔗 Baca juga: Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif
“APBD merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Seluruh prosesnya harus dijalankan secara terbuka, kolektif, dan melalui forum resmi sebagaimana diatur undang-undang. Ketika dialihkan ke mekanisme informal, maka marwah lembaga legislatif dan eksekutif sedang dipertaruhkan,” tegas Muhtar.
Ia juga menambahkan bahwa jika tindakan tersebut mengandung niat jahat (mens rea), maka hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
“Ini menunjukkan gejala penyakit akut pemusatan kekuasaan pada satu figur dan mengaburkan batas antara kewenangan jabatan dengan syahwat personal,” lanjutnya.
Muhtar mengingatkan bahwa Kabupaten Bima masih menghadapi banyak persoalan mendasar yang lebih krusial untuk dibahas di meja rapat formal (Banggar), seperti:
Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak.
Krisis air bersih yang melanda masyarakat.
Kebutuhan sarana air untuk rumah ibadah (masjid).
Menurutnya, pembahasan di “injury time” melalui pendekatan personal hanya akan memunculkan pertanyaan besar di tengah publik mengenai transparansi dan akuntabilitas anggaran tersebut.
🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern
Di akhir pernyataannya, Muhtar mendesak Bupati Bima untuk segera menghentikan manuver informal tersebut dan kembali menghargai forum resmi DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Ibu Dita.
“Bupati Bima harus segera kembali sebagai pemimpin yang mengayomi dan menjadi problem solver. Demokrasi lokal hanya akan tetap bermartabat bila dijalankan dengan etika kekuasaan, bukan dengan manuver sampah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak eksekutif belum memberikan keterangan resmi terkait alasan dilakukannya pendekatan door to door tersebut.
