Kerusakan Meluas di 18 Daerah, Aceh Minta Bantuan Internasional untuk Pemulihan Pascabanjir

676 kali dibaca

Pemerintah Provinsi Aceh mengambil langkah resmi dengan mengirimkan surat permohonan bantuan kepada dua lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan internasional dalam penanganan darurat sekaligus pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa pemilihan UNDP dan UNICEF sebagai pihak yang dihubungi bukan tanpa alasan. Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang dalam menangani berbagai bencana berskala besar di berbagai negara. Selain itu, Aceh memiliki pengalaman kerja sama yang baik dengan lembaga PBB, terutama saat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami tahun 2004, yang menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengajuan permintaan bantuan kali ini.

Permohonan dukungan tersebut disampaikan ketika proses pemulihan di wilayah terdampak masih terus berlangsung. Hingga kini, banjir dan longsor telah menimbulkan kerusakan yang cukup parah di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Aceh mencatat bahwa sedikitnya 18 kabupaten dan kota mengalami dampak signifikan, mulai dari rusaknya infrastruktur publik, fasilitas umum, hingga permukiman warga. Bencana tersebut juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah ratusan orang serta menyebabkan ribuan warga terpaksa kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi hingga memasuki pekan ketiga setelah bencana terjadi.

Di tengah kondisi tersebut, Aceh tidak hanya mengandalkan bantuan dari lembaga internasional. Sejumlah organisasi kemanusiaan serta relawan dari berbagai latar belakang juga telah memberikan dukungan. Pemerintah mencatat, hingga saat ini terdapat sekitar 77 lembaga dan kurang lebih 1.960 relawan, baik dari organisasi lokal, nasional, maupun internasional, yang terlibat langsung dalam upaya penanganan dan pemulihan bencana di wilayah Aceh.

Situasi ini menggambarkan kondisi darurat kemanusiaan yang masih berlangsung dan membutuhkan penanganan berkelanjutan. Berdasarkan data terbaru pemerintah, jumlah korban jiwa dan warga terdampak masih berpotensi bertambah, seiring dengan proses pendataan yang terus dilakukan di lapangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat bagi Pemerintah Aceh untuk meminta dukungan lebih luas dari komunitas internasional guna mempercepat pemulihan.

Sebagai catatan, permohonan bantuan yang diajukan kepada lembaga PBB ini bertujuan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Fokus utama yang diharapkan meliputi pemulihan infrastruktur yang rusak, penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak, serta dukungan teknis dan logistik guna memastikan proses pemulihan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh yang terdampak banjir dan longsor.

🔗 Baca juga: Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

sumber : CNN Indonesia