Kawal Audit Dana Desa 2024–2025, Warga Desa Nata Desak Inspektorat Bekerja Profesional

Monday, 2 February 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BIMA, 2 Februari 2026 – Suasana di Desa Nata hari ini tampak berbeda. Gelombang masyarakat, yang terdiri dari tokoh pemuda hingga mahasiswa, tampak mengawal ketat proses audit dugaan penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2024–2025 yang dilakukan oleh tim Inspektorat Kabupaten Bima.

Langkah pengawasan ini dilakukan di tengah desakan kuat warga terkait pemecatan Bendahara Desa Nata. Masyarakat berharap kehadiran Inspektorat mampu menjadi titik terang dalam mengusut tuntas tata kelola keuangan desa yang diduga bermasalah.

Budiman, atau yang akrab disapa Dhae Mhan, selaku perwakilan masyarakat sekaligus pelapor dugaan penyimpangan tersebut, menegaskan bahwa audit ini adalah pertaruhan kredibilitas bagi lembaga pengawas.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

> “Kami berharap audit ini dilakukan secara jujur, terbuka, dan objektif. Jangan sampai ada praktik ‘bermain mata’ atau keberpihakan. Hal itu hanya akan mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegas Budiman di lokasi audit.

Senada dengan Budiman, Adnan, perwakilan pemuda setempat, mengingatkan agar Inspektorat tidak sekadar menjalankan formalitas. Menurutnya, publik membutuhkan hasil yang nyata dan transparan demi menyelamatkan keuangan negara.

“Inspektorat adalah harapan terakhir kami untuk membongkar fakta yang sebenarnya. Jika pengawasan ini tidak maksimal, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terjun bebas,” kata Adnan.

Masyarakat Desa Nata menuntut agar hasil pemeriksaan ini nantinya diumumkan secara terbuka. Hal ini dianggap krusial demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berkeadilan.

Beberapa poin utama yang menjadi tuntutan warga dalam pengawalan audit ini antara lain:

* Profesionalisme: Inspektorat harus bekerja sesuai standar operasional tanpa intervensi pihak manapun.

* Objektivitas: Mengungkap fakta apa adanya tanpa menutupi kesalahan pihak tertentu.

* Akuntabilitas: Hasil audit harus bisa dipertanggungjawabkan dan disampaikan kepada publik secara transparan.
Hingga berita ini diturunkan, tim Inspektorat masih melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi di lapangan.

Masyarakat berkomitmen akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga ada keputusan hukum yang jelas terkait dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Berita Terkait

Wali Kota Bima Resmikan Aula Sultan Muhammad Salahuddin Kodim 1608/Bima
Tim Penilai Adipura Pantau Pengelolaan Sampah di Kota Bima, Pemkot Diminta Terus Berbenah
DLH Kota Bima Dukung Gotong Royong Bersama Kejaksaan Negeri Bima
Wali Kota Bima Minta Payung Hukum Pengelolaan Bunker Dimatangkan, Apresiasi Bank Sampah Monggonao
Pemkot Bima Perkuat Bank Sampah, Timbulan Sampah Capai 100 Ton Per Hari
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Timbulan Sampah Capai 147 Ton per Hari, Pemkot Bima dan DPRD Konsultasikan Pembangunan TPST serta Revitalisasi TPA Oi Mbo

Berita Terkait

Thursday, 12 November 2026 - 09:47 WITA

Wali Kota Bima Resmikan Aula Sultan Muhammad Salahuddin Kodim 1608/Bima

Saturday, 7 November 2026 - 02:26 WITA

DLH Kota Bima Dukung Gotong Royong Bersama Kejaksaan Negeri Bima

Tuesday, 27 October 2026 - 02:38 WITA

Wali Kota Bima Minta Payung Hukum Pengelolaan Bunker Dimatangkan, Apresiasi Bank Sampah Monggonao

Tuesday, 27 October 2026 - 02:31 WITA

Pemkot Bima Perkuat Bank Sampah, Timbulan Sampah Capai 100 Ton Per Hari

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Berita Terbaru