Kasus “Dana Siluman” DPRD NTB: Bola Panas yang Kini Menggelinding ke Meja Eksekutif

Wednesday, 22 October 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejati-NTB-POKIR

Kejati-NTB-POKIR

Kasus dugaan keberadaan “dana siluman” dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB tahun anggaran 2025 terus menimbulkan gelombang besar di ranah publik. Aroma tak sedap dari praktik anggaran ini kini menyeret dua lembaga sekaligus: legislatif dan eksekutif.
Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan patut diapresiasi. Tak tanggung-tanggung, lebih dari Rp2 miliar uang diduga hasil penyimpangan telah berhasil dikembalikan. Namun, penyidikan ini jangan berhenti di situ saja.

Keterangan Anggota DPRD NTB, Abdul Rahim, menjadi titik krusial. Ia menyebut dana senilai Rp2 miliar tersebut bersumber dari program yang merupakan hasil “direktif Gubernur NTB.” Pernyataan ini, jika terbukti benar, menandai keterlibatan serius dari unsur eksekutif.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, telah memberikan bantahan keras. Ia menegaskan bahwa istilah “dana direktif” tidak dikenal secara hukum.

“Ndak ada dana direktif itu. Program adanya. Istilah direktif itu, istilah di kita aja. Ndak ada dalam istilah hukumnya,” ujarnya sembari mempersilakan penyidik memanggil TAPD.

Namun, persoalan utama bukan sekadar soal istilah. Inti masalahnya adalah: apakah benar ada program eksekutif yang dialokasikan, lalu digunakan di luar mekanisme resmi Pokir untuk mengalirkan dana kepada anggota dewan?

Jika itu yang terjadi, maka bantahan verbal saja tidak cukup. Kejati NTB wajib memanggil Gubernur dan jajaran TAPD terkait untuk menguji kebenaran dua versi yang bertolak belakang: klaim anggota dewan versus klarifikasi eksekutif.

Langkah ini akan menjadi pembuktian nyata bahwa Kejati NTB serius menuntaskan perkara ini tanpa pandang bulu. Transparansi penyelidikan sangat penting, bukan hanya demi penegakan hukum, tetapi juga demi memulihkan kepercayaan publik yang mulai tergerus oleh bau busuk politik anggaran di NTB.

Berita Terkait

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru
Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis
Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif

Berita Terkait

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Monday, 19 October 2026 - 15:18 WITA

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima

Tuesday, 22 September 2026 - 15:22 WITA

Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru

Tuesday, 11 August 2026 - 20:25 WITA

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Berita Terbaru