FOTO DIBALIK, GERPOSI Desak Gubernur segera diperiksa, sebut Jadi Dalang Korupsi Massal di NTB

Friday, 12 December 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

447 kali dibaca

⚠️ PERINGATAN ⚠️
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.

Jumat, 12 Desember 2025 – Situasi di Mataram kembali memanas menyusul aksi demonstrasi yang digelar oleh Gerakan Pemuda Oposisi (GERPOSI). Bertajuk “Aksi Gelombang Delapan,” massa yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda ini memusatkan tuntutan mereka di depan kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB).

Aksi unjuk rasa ini secara spesifik mendesak aparat penegak hukum, yakni Kejati dan Kepolisian Daerah (Polda) NTB, untuk segera mengambil langkah hukum dengan memanggil dan memeriksa Gubernur NTB. Tuntutan ini didasarkan pada dugaan kuat bahwa Gubernur merupakan aktor intelektual atau ‘otak’ di balik dua kasus besar dugaan korupsi yang tengah mencuat di publik: Skandal Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dianggap fiktif (‘siluman’) dan penyalahgunaan alokasi anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).

Koordinator Lapangan Aksi, dalam orasinya, menyatakan bahwa penemuan indikasi adanya Pokir fiktif yang merugikan keuangan daerah serta penggunaan BTT yang tidak sesuai peruntukannya tidak mungkin terjadi tanpa adanya persetujuan dan peran aktif dari pucuk pimpinan eksekutif.

ADVERTISEMENT

🔗 Baca juga: Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami tidak hanya menuntut transparansi, tetapi kami menuntut pertanggungjawaban hukum. Kami menduga, dua skandal besar yang merugikan rakyat NTB ini telah diatur dan didalangi oleh Gubernur. Oleh karena itu, Kejati dan Polda tidak boleh hanya menyentuh pelaku lapangan, tetapi harus berani mengusut tuntas hingga ke aktor utama,” tegasnya di hadapan massa aksi.

Massa GERPOSI juga menyerahkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai data awal terkait indikasi keterlibatan pejabat tinggi tersebut dalam pengelolaan anggaran daerah yang bermasalah. Mereka berharap dokumen tersebut dapat menjadi pijakan awal bagi Kejati dan Polda untuk memulai proses pemeriksaan.

🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern

Berita Terkait

Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif
Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern
Pemprov NTB Komitmen Dukung Keberlanjutan Program JKN
Gubernur Targetkan Jalan Lenangguar–Lunyuk Tuntas Akhir Mei, Fokus Mitigasi Longsor
Guru Berkarakter Jadi Kunci Pendidikan NTB Masa Depan
Komdigi Batasi Medsos Usia 16 Tahun, NTB Dukung Perlindungan Anak
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Perkuat Subsidi Tepat, Tingkatkan Layanan QR Code di Jawa Timur
Pertamina Siagakan 2.795 Kilo Liter Avtur untuk Penerbangan Haji Embarkasi Lombok

Berita Terkait

Sunday, 17 May 2026 - 15:32 WITA

Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Sunday, 17 May 2026 - 12:27 WITA

Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern

Monday, 11 May 2026 - 15:13 WITA

Pemprov NTB Komitmen Dukung Keberlanjutan Program JKN

Saturday, 9 May 2026 - 14:17 WITA

Gubernur Targetkan Jalan Lenangguar–Lunyuk Tuntas Akhir Mei, Fokus Mitigasi Longsor

Thursday, 7 May 2026 - 15:20 WITA

Guru Berkarakter Jadi Kunci Pendidikan NTB Masa Depan

Berita Terbaru

Foto : kominfo NTB

Kesehatan

Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern

Sunday, 17 May 2026 - 12:27 WITA

Kesehatan

Pemprov NTB Komitmen Dukung Keberlanjutan Program JKN

Monday, 11 May 2026 - 15:13 WITA

Mataram

Guru Berkarakter Jadi Kunci Pendidikan NTB Masa Depan

Thursday, 7 May 2026 - 15:20 WITA