DPRD NTB Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Komando Presiden

351 kali dibaca

MATARAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menyatakan sikap politiknya untuk mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.

Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas keamanan nasional dan efektivitas garis komando tetap terjaga, terutama dalam memberikan pelayanan publik di tingkat daerah.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa posisi Polri saat ini sudah selaras dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, menempatkan Polri di bawah Presiden adalah fondasi krusial untuk menjaga netralitas institusi kepolisian dari kepentingan politik praktis.

“DPRD Provinsi NTB mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga stabilitas keamanan, netralitas institusi, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Isvie dalam pernyataannya di Mataram, Senin (26/1).

🔗 Baca juga: Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Isvie menambahkan bahwa peran Polri sangat vital, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mengawal agenda pembangunan di daerah. Selama ini, sinergi antara Polri dan Pemerintah Provinsi NTB telah terbukti efektif dalam:

Pengamanan agenda strategis nasional dan daerah.

Pemeliharaan kondusivitas wilayah NTB.

Pengawalan program sosial-ekonomi yang menyentuh masyarakat bawah.

“Stabilitas keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Tanpa situasi yang kondusif, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah akan terganggu,” tegas politisi perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD NTB tersebut.

🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern

Menutup pernyataannya, Isvie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung dan menjaga kepercayaan terhadap Polri. Ia berharap ke depannya Polri semakin Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), humanis, serta responsif terhadap kebutuhan warga.

Dukungan ini menjadi sinyal kuat dari daerah bahwa struktur kelembagaan Polri saat ini dianggap paling ideal dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa depan.