Buntut Dugaan Represi Pada Demonstran, KAMMI Lombok Timur Desak Kapolda NTB Copot Kapolres Lotim

445 kali dibaca

LOMBOK TIMUR – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Lombok Timur (Lotim) melayangkan kecaman keras terhadap tindakan represif oknum aparat Kepolisian Resor (Polres) Lombok Timur saat mengamankan aksi demonstrasi “Peduli Wisata” di depan Kantor Bupati Lombok Timur, baru-baru ini.

Kabid Kebijakan Publik KAMMI Lotim, Lalu Wira Hariadi, menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan aparat merupakan pengkhianatan terhadap amanah negara dan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dalam menyuarakan pendapat.

Aksi yang awalnya berlangsung damai tersebut bertujuan untuk menyoroti konflik pengelolaan pariwisata di Lombok Timur yang dinilai semrawut akibat kelalaian pemerintah daerah. Namun, situasi memanas ketika aparat dilaporkan mulai membubarkan massa dengan cara-cara yang dianggap ekstrem.

“Tanpa peringatan, water cannon disemprotkan dan gas air mata diarahkan langsung ke peserta aksi. Beberapa aktivis mengalami luka parah hingga patah tulang, dan ada yang ditangkap tanpa prosedur hukum yang jelas,” ungkap Lalu Wira dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).

🔗 Baca juga: Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Menyikapi insiden tersebut, KAMMI Lotim mengeluarkan pernyataan sikap tegas dan menuntut langkah nyata dari pimpinan kepolisian serta pemerintah daerah:

Evaluasi Kapolres: Mendesak Kapolri dan Kapolda NTB untuk melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan Kapolres Lombok Timur.

Tim Investigasi Independen: Meminta pembentukan tim independen yang melibatkan Komnas HAM untuk mengusut tuntas kekerasan oknum polisi.

Reformasi Dinas Pariwisata: Menuntut pencopotan pejabat Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim serta audit menyeluruh terhadap anggaran sektor wisata.

Standar Humanis: Menegaskan agar pengamanan demonstrasi di masa depan dilakukan secara humanis sesuai standar HAM internasional.

🔗 Baca juga: Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis

Kekecewaan ini tidak hanya datang dari KAMMI. Sejumlah organisasi mahasiswa lain seperti PMII Lombok Timur dikabarkan telah melaporkan dugaan penganiayaan kadernya ke pihak berwajib, sementara HMI MPO turut menyatakan solidaritas dalam gerakan ini.

Ketua Umum KAMMI Lotim menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam hingga ada pertanggungjawaban hukum. “Polisi seharusnya menjadi pelindung, bukan algojo demokrasi. Jika tidak ada tindakan tegas terhadap oknum pelaku, kami akan terus menggalang kekuatan rakyat,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Lombok Timur maupun Polda NTB belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan pencopotan jabatan dan dugaan kekerasan tersebut.