Prahara KNPI NTB: Siapakah Ketua Sebenarnya?

562 kali dibaca

MATARAM – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini berada di ambang krisis kepemimpinan setelah munculnya dua Ketua Umum yang berbeda, masing-masing hasil dari dua Musyawarah Daerah (Musda) yang saling bertentangan dan mengklaim legitimasi. Kondisi ini secara efektif menciptakan situasi dualisme akut yang mengancam konsolidasi organisasi pemuda terbesar di NTB.

Gejolak ini bermula dari perpecahan mendasar mengenai keabsahan proses Musda:

1. Kubu Daud Azhari (Terpilih Aklamasi)

Daud Azhari diklaim telah terpilih secara aklamasi dalam Musda yang dianggap sah oleh pendukungnya. Dukungan terhadap kepemimpinan Daud sangat kuat di tingkat kabupaten/kota.

🔗 Baca juga: Guru Berkarakter Jadi Kunci Pendidikan NTB Masa Depan

Dukungan Kuat: DPD II KNPI Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Lombok Barat secara eksplisit menyatakan dukungan penuh mereka kepada Daud Azhari.

Legitimasi DPP: Klaim ini diperkuat oleh salah satu faksi DPP KNPI, di mana Wakil Ketua Umum DPP KNPI dilaporkan menegaskan bahwa Daud Azhari adalah Ketua yang sah secara “lahir batin,” dan menuntut semua pihak untuk menghormati hasil Musda tersebut.

2. Kubu Hairunnisa (Terpilih Musda Lanjutan)

Di sisi lain, Hairunnisa ditetapkan sebagai Ketua KNPI NTB periode 2025–2028 melalui pelaksanaan Musda Lanjutan.

Alasan Pelaksanaan: Musda Lanjutan ini diklaim perlu dilaksanakan karena adanya dugaan pelanggaran dalam proses Musda DPD KNPI sebelumnya. Pihak ini bersikeras bahwa Musda Lanjutan adalah proses yang benar secara prosedural untuk menghasilkan kepemimpinan yang legitimate.

🔗 Baca juga: Komdigi Batasi Medsos Usia 16 Tahun, NTB Dukung Perlindungan Anak

Dualisme ini langsung menuai reaksi keras di daerah. DPD II KNPI Lombok Tengah, yang memimpin penolakan, secara tegas menolak hasil Musda Lanjutan yang menetapkan Hairunnisa. Penolakan ini menunjukkan bahwa perpecahan di tingkat pusat telah merambat kuat ke tingkat akar rumput.

Kondisi ini dikhawatirkan akan mengulang kembali masalah-masalah struktural di masa lalu. Sebelumnya, KNPI di beberapa kabupaten dilaporkan pernah mengalami hambatan operasional, termasuk tidak dapat menerima dana hibah dari pemerintah daerah selama bertahun-tahun akibat ketidakjelasan status kepengurusan yang sah. Situasi saat ini mengancam peran KNPI sebagai wadah pemuda dan mitra strategis pembangunan NTB.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final dari DPP KNPI yang dapat menyelesaikan konflik legitimasi ini, dan pemuda NTB masih menantikan kejelasan siapa pemimpin yang sah untuk tiga tahun ke depan.