953 kali dibaca
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.
BIMA — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, S.IP., M.IP., akhirnya angkat bicara menanggapi berbagai tudingan dan fitnah yang belakangan ini diarahkan kepadanya. Ia menilai serangan yang mengarah ke urusan pribadinya bukanlah kritik murni, melainkan memiliki “hidden agenda” atau agenda tersembunyi yang bertujuan menjatuhkan citranya secara politik.
“Saya melihat ada hidden agenda di balik banyaknya serangan terhadap pribadi saya akhir-akhir ini,” ujar Erwin dalam keterangannya kepada media.
Erwin menilai bahwa para pengkritik justru menutup mata terhadap berbagai persoalan nyata yang terjadi di Kabupaten Bima. Salah satunya, kata dia, adalah kasus lolosnya sejumlah Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) sebagai tenaga paruh waktu, yang hingga kini belum disorot publik secara serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
🔗 Baca juga: Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif
“Banyak kasus kasat mata di depan kita, tapi tidak pernah disentuh oleh mereka yang justru sibuk menyerang urusan pribadi orang lain,” tegasnya.
Soroti Pengabdian Tenaga Sukarela di Tambora
Dalam kesempatan yang sama, Erwin juga menanggapi pihak-pihak yang mempermasalahkan pengabdian tenaga sukarela di wilayah Tambora. Ia menilai kritik terhadap para relawan tersebut tidak tepat sasaran dan justru melemahkan semangat pengabdian anak-anak muda di daerah terpencil.
“Kalau mau dipersoalkan pengabdian anak-anak di Tambora, persoalkan mulai dari kepala UPT dan jajaran ke bawah yang tidak pernah masuk kantor,” ujar Erwin menegaskan.
Menurutnya, tenaga sukarela justru layak diapresiasi, bukan dijadikan sasaran kritik. Mereka bekerja tanpa jaminan, tanpa gaji tetap, bahkan tanpa dukungan memadai dari pemerintah, namun tetap berkontribusi bagi masyarakat.
“Adalah tidak adil jika pengabdian anak-anak itu dipersoalkan. Negara saja belum mampu memberi jaminan kesejahteraan bagi tenaga sukarela,” imbuhnya.
🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern
Sorotan Erwin: Kritik Harus Objektif dan Membangun
Erwin menegaskan bahwa ia tidak anti terhadap kritik, tetapi berharap agar kritik diarahkan secara proporsional dan substantif — menyasar pada kebijakan publik, bukan urusan pribadi. Ia juga mengingatkan agar masyarakat dan media berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menggunakan isu pribadi untuk menutupi masalah struktural di pemerintahan daerah.
“Serangan terhadap saya itu hanya pengalihan isu dari persoalan yang lebih besar dan jelas. Saya terbuka untuk dikritik, asal kritiknya konstruktif dan jujur,” tutup Erwin.




























