491 kali dibaca
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat akan segera mengambil langkah besar yang berdampak langsung terhadap ribuan tenaga kerja honorer. Sebanyak 1.632 tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau honorer non-database dipastikan akan dihentikan kontraknya paling lambat pada 31 Oktober 2025 mendatang.
Kebijakan tersebut telah diumumkan secara resmi melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat, H. Ilham, sebagai tindak lanjut dari arahan Bupati H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dalam Rapat Koordinasi yang digelar pada 4 September 2025, serta hasil rekonsiliasi data tenaga non-ASN bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini diambil seiring dengan penegasan pemerintah pusat terkait penataan tenaga non-ASN di seluruh instansi pemerintahan daerah. Pemerintah pusat sebelumnya telah menginstruksikan agar daerah menyesuaikan struktur pegawai sesuai ketentuan baru, di mana hanya tenaga ASN dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang diakui secara resmi dalam sistem kepegawaian nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ribuan Tenaga Honorer Terancam Kehilangan Pekerjaan
Kebijakan tersebut sontak menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan di berbagai instansi daerah. Banyak di antara mereka telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, namun kini harus menghadapi ketidakpastian.
“Jumlahnya tidak sedikit. Ada ribuan yang terancam tidak lagi bekerja. Ini bukan hal yang mudah, karena mereka juga punya keluarga yang bergantung,” ujar salah satu pegawai non-ASN yang enggan disebutkan namanya.
🔗 Baca juga: Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif
Namun di tengah keresahan itu, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia memastikan bahwa solusi alternatif telah disiapkan untuk membantu tenaga honorer yang terdampak kebijakan pemutusan kontrak tersebut.
4.600 Lowongan Disiapkan Lewat Job Fair
Sebagai langkah konkret, Pemkab Lombok Barat akan membuka Job Fair atau Bursa Tenaga Kerja dengan menyediakan 4.600 lowongan pekerjaan yang terbuka bagi masyarakat umum, termasuk tenaga honorer yang akan diberhentikan.
“Kita akan bukakan empat ribu enam ratus lowongan pekerjaan untuk mereka yang terdampak pemutusan kontrak ini,” ungkap Bupati LAZ kepada awak media pada Senin (20/10).
Bupati menjelaskan bahwa pemutusan kontrak bukanlah keputusan sepihak pemerintah daerah, melainkan implementasi kebijakan pemerintah pusat yang wajib diikuti oleh setiap daerah.
“Ini memang kebijakan dari pemerintah pusat. Kami di daerah hanya menindaklanjuti arahan tersebut,” ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan, dari hasil verifikasi yang dilakukan, sebagian besar tenaga non-ASN yang terdampak adalah mereka yang tidak masuk dalam database resmi pemerintah pusat, atau belum memenuhi persyaratan administratif. Meski begitu, Pemkab Lombok Barat berkomitmen untuk membantu mereka menemukan pekerjaan baru melalui Job Fair yang akan digelar dalam waktu dekat.
🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern
“Minggu ini saya buka lowongan pekerjaan 4.600. Prinsipnya yang penting mereka tetap bisa bekerja,” tutur Bupati LAZ.
Komitmen Daerah: Tetap Lindungi Warga yang Terdampak
Langkah Pemkab Lombok Barat ini menjadi salah satu bentuk adaptasi daerah terhadap kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi. Di sisi lain, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan mata pencaharian tanpa diberikan kesempatan baru.
Menurut sejumlah pengamat kebijakan publik di NTB, langkah ini patut diapresiasi selama dijalankan dengan transparan dan tepat sasaran. “Pemerintah daerah harus memastikan Job Fair benar-benar terbuka dan inklusif, bukan sekadar formalitas. Karena yang terdampak bukan hanya angka, tapi manusia yang selama ini mengabdi,” ujar salah satu pemerhati tenaga kerja daerah.
Dengan rencana pemutusan kontrak yang akan dimulai pada akhir Oktober, Pemkab Lombok Barat kini dihadapkan pada tantangan besar: memastikan transisi kebijakan ini berjalan adil, manusiawi, dan memberi harapan baru bagi ribuan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi bagi pelayanan publik di daerah.
