KASTA NTB Apresiasi Pembatalan Rencana Merumahkan 715 Guru Honorer di Lombok Tengah

Wednesday, 11 February 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOK TENGAH – Langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membatalkan rencana merumahkan guru honorer non-database mendapat sambutan positif. Lembaga Swadaya Masyarakat KASTA NTB secara resmi memberikan apresiasi atas kebijakan tersebut, khususnya bagi para guru yang tidak terakomodir dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu.

Kebijakan ini dinilai sebagai keputusan yang tepat dan berkeadilan. Ketua KASTA NTB DPD Lombok Tengah, Lalu Suandi, mengungkapkan bahwa dari 715 guru honorer yang sebelumnya terancam kehilangan pekerjaan, mayoritas merupakan tenaga pendidik yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun. Menurutnya, dedikasi panjang tersebut sudah sepatutnya dihargai dengan jaminan keberlangsungan kerja.

Mengenai alasan keterbatasan fiskal daerah yang kerap dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja, Lalu Suandi memberikan pandangan berbeda. Ia menegaskan bahwa sumber upah bagi guru honorer sebenarnya masih bisa dialokasikan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, ia menilai tidak ada persoalan mendasar yang mengharuskan pemerintah daerah mengambil langkah ekstrem terkait kondisi fiskal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sumber upah guru honorer ini masih bisa bersumber dari dana BOS. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan krusial yang berkaitan dengan beban fiskal daerah untuk merumahkan mereka,” ujar Lalu Suandi dalam keterangannya.

Lebih lanjut, KASTA NTB juga menyoroti adanya kepala sekolah yang sebelumnya sempat mengambil keputusan sepihak untuk mengeluarkan guru honorer. Lalu Suandi mendesak agar pihak sekolah segera memanggil kembali para guru tersebut untuk melanjutkan pengabdiannya. Terlebih lagi, data menunjukkan bahwa 54 orang di antaranya telah menerima pembayaran sertifikasi sejak tahun 2025, dan 264 orang lainnya sedang menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bagi KASTA NTB, merumahkan mereka di tengah proses peningkatan kompetensi dan legalitas profesi adalah sebuah langkah yang sangat disayangkan.

Sebagai evaluasi ke depan, KASTA NTB mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pembenahan pada sistem pendataan guru agar lebih akurat dan sistematis. Validitas data dinilai sangat penting agar kebutuhan riil tenaga pendidik di setiap sekolah dapat terpetakan dengan baik, terutama dalam menyesuaikan jumlah guru dengan jumlah rombongan belajar (rombel).

KASTA NTB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan di Lombok Tengah. Hal ini dilakukan guna memastikan kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik dan menjamin kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Berita Terkait

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru
Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis
Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif

Berita Terkait

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Monday, 19 October 2026 - 15:18 WITA

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima

Tuesday, 22 September 2026 - 15:22 WITA

Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru

Tuesday, 11 August 2026 - 20:25 WITA

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Berita Terbaru