Usut Dugaan Korupsi Dana Pokir Rp60 Miliar, Kejari Bima Periksa 5 Saksi

768 kali dibaca

BIMA – Kejaksaan Negeri Bima secara resmi mulai mengusut dugaan kasus korupsi terkait pengelolaan dana pokok pikiran atau Pokir DPRD Kabupaten Bima tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp60 miliar. Langkah hukum ini ditandai dengan dimulainya pemanggilan sejumlah pihak untuk menjalani pemeriksaan di tingkat kejaksaan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bima, Virdis Firmanillah Putra Yuniar, mengonfirmasi bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pengumpulan data serta pengumpulan bahan keterangan. Dalam proses tersebut, sedikitnya lima orang saksi telah memenuhi panggilan jaksa untuk memberikan keterangan awal terkait alokasi dana aspirasi tersebut. Meski demikian, pihak kejaksaan masih enggan merinci identitas para pihak yang diperiksa, namun dipastikan bahwa hingga saat ini belum ada anggota DPRD Kabupaten Bima yang dipanggil untuk dimintai keterangan.

Kasus ini berawal dari laporan sekelompok masyarakat pada Juli 2025 yang mencurigai adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana Pokir. Alokasi anggaran sebesar Rp60 miliar tersebut diduga tidak tepat sasaran, terutama pada sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa. Dana Pokir ini merupakan bagian dari total belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bima dalam APBD 2025 yang nilai keseluruhannya mencapai Rp186 miliar.

Selain menyoroti dana Pokir, publik juga menaruh perhatian pada peningkatan postur anggaran DPRD Kabupaten Bima tahun 2025 yang mengalami pergeseran. Tercatat anggaran belanja gaji dan tunjangan dewan membengkak menjadi Rp22 miliar. Beberapa komponen tunjangan lainnya juga cukup fantastis, seperti tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota yang mencapai Rp5,2 miliar, tunjangan perumahan Rp5,9 miliar, serta tunjangan transportasi yang naik menjadi Rp6 miliar.

Penyelidikan intensif yang dilakukan Kejari Bima ini diharapkan dapat mengungkap apakah terdapat praktik penyimpangan atau kerugian negara dalam penggunaan uang rakyat tersebut, mengingat besarnya kenaikan sejumlah pos anggaran di tengah sorotan masyarakat terkait transparansi pemerintah daerah.

🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern