Skandal Retribusi Pasar Di Bima: Setoran Rp800 Juta, Masuk PAD Hanya Rp50 Juta

Friday, 9 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dokumen ompunet - poster Skandal Retribusi Pasar Di Bima: Setoran Rp800 Juta, Masuk PAD Hanya Rp50 Juta

Dokumen ompunet - poster Skandal Retribusi Pasar Di Bima: Setoran Rp800 Juta, Masuk PAD Hanya Rp50 Juta

BIMA – Tabir gelap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bima mulai tersingkap. Anggota DPRD Kabupaten Bima, Jasmin Malik, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait adanya dugaan kebocoran besar-besaran pada sektor retribusi pasar di seluruh wilayah Kabupaten Bima.

Temuan ini terungkap usai Komisi 2 DPRD melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Jasmin mengungkapkan adanya jurang perbedaan yang sangat lebar antara dana yang dipungut dari pedagang dengan dana yang benar-benar masuk ke kas daerah.

Jasmin Malik membeberkan data yang mencengangkan. Berdasarkan hasil kroscek di lapangan, total penyetoran retribusi pasar diprediksi mencapai angka Rp800 juta. Namun tragisnya, yang tercatat sebagai penerimaan PAD hanya sebesar Rp50 juta.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pantas saja PAD Kabupaten Bima jauh di bawah target. Ada selisih ratusan juta rupiah yang bocor,” ujar Jasmin Malik dengan nada geram.

Kritik pedas ini tidak hanya diarahkan kepada instansi pengelola pasar, tetapi juga kepada internal pimpinan Komisi 2 DPRD Kabupaten Bima. Jasmin meminta sang Ketua Komisi, untuk tidak menutup mata atas temuan ini.

Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh diselesaikan dengan cara “diam-diam” atau sekadar menambal kebocoran tanpa adanya transparansi dan pertanggungjawaban hukum.

“Ketua Komisi 2, buka dong! Jangan ditambal kebocoran itu dengan cara didiamkan. Benarkah (ada pembiaran)???” tegas Jasmin Malik menantang transparansi pimpinan komisi.

Kini, bola panas berada di tangan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bima. Publik mulai mempertanyakan ke mana larinya sisa dana ratusan juta rupiah tersebut. Jika kebocoran ini terus dibiarkan, pembangunan di Kabupaten Bima dipastikan akan terus terhambat akibat minimnya realisasi PAD.

Hingga saat ini, masyarakat mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pasar se-Kabupaten Bima demi menghentikan praktik yang merugikan daerah tersebut.

Berita Terkait

Wali Kota Bima Resmikan Aula Sultan Muhammad Salahuddin Kodim 1608/Bima
Tim Penilai Adipura Pantau Pengelolaan Sampah di Kota Bima, Pemkot Diminta Terus Berbenah
DLH Kota Bima Dukung Gotong Royong Bersama Kejaksaan Negeri Bima
Wali Kota Bima Minta Payung Hukum Pengelolaan Bunker Dimatangkan, Apresiasi Bank Sampah Monggonao
Pemkot Bima Perkuat Bank Sampah, Timbulan Sampah Capai 100 Ton Per Hari
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Timbulan Sampah Capai 147 Ton per Hari, Pemkot Bima dan DPRD Konsultasikan Pembangunan TPST serta Revitalisasi TPA Oi Mbo

Berita Terkait

Thursday, 12 November 2026 - 09:47 WITA

Wali Kota Bima Resmikan Aula Sultan Muhammad Salahuddin Kodim 1608/Bima

Saturday, 7 November 2026 - 02:26 WITA

DLH Kota Bima Dukung Gotong Royong Bersama Kejaksaan Negeri Bima

Tuesday, 27 October 2026 - 02:38 WITA

Wali Kota Bima Minta Payung Hukum Pengelolaan Bunker Dimatangkan, Apresiasi Bank Sampah Monggonao

Tuesday, 27 October 2026 - 02:31 WITA

Pemkot Bima Perkuat Bank Sampah, Timbulan Sampah Capai 100 Ton Per Hari

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Berita Terbaru