13.970 Honorer Kab. Bima Terima SK PPPK Paruh Waktu, Gaji Mulai Rp300

447 kali dibaca

Bima – Sebanyak 13.970 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Kepastian status tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang dilakukan langsung oleh Bupati Bima pada Senin (19/1/2026).

Penyerahan SK pengangkatan berlangsung di Kantor Pemkab Bima dan dipimpin langsung oleh Bupati Bima Ady Mahyudi, didampingi Wakil Bupati Bima Irfan Zubaidy. Momentum ini menjadi kabar baik bagi ribuan honorer yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintah daerah.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Bima, Syahrul, menjelaskan bahwa total honorer yang resmi menerima SK pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu berjumlah 13.970 orang.

“Total PPPK paruh waktu Pemkab Bima yang resmi menerima SK pengangkatan sebanyak 13.970 orang,” ujar Syahrul saat dikonfirmasi.

Menurutnya, jumlah tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jumlah usulan awal yang mencapai 14.077 orang. Selisih tersebut terjadi karena beberapa faktor administrasi dan kondisi tertentu.

🔗 Baca juga: Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Ia merinci, dari total yang diangkat tersebut terdiri dari tenaga pendidik atau guru sebanyak 7.007 orang, tenaga teknis 5.672 orang, serta tenaga kesehatan (nakes) sebanyak 1.400 orang.

“Sebanyak 104 orang tidak mengisi daftar riwayat hidup dan mengundurkan diri, sementara tiga orang lainnya meninggal dunia sebelum proses pengangkatan selesai,” jelasnya.

Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu ini merupakan bentuk perhatian dan kehadiran pemerintah terhadap para tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri.

“Alhamdulillah, pengabdian dan perjuangan Bapak dan Ibu selama ini akhirnya mendapat kepastian dan pengakuan resmi dari pemerintah,” kata Ady dalam sambutannya.

Ia juga berharap agar para pegawai yang telah resmi diangkat menjadi PPPK paruh waktu dapat terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Selamat kepada Bapak dan Ibu semua. Kini sudah sah dan resmi menjadi ASN PPPK paruh waktu. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik,” imbuhnya.

Terkait besaran gaji yang akan diterima, Syahrul mengungkapkan bahwa secara teknis masih akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Namun, secara garis besar nominal gaji akan disesuaikan dengan pendapatan saat masih berstatus honorer.

🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern

“Gajinya disesuaikan dengan besaran yang selama ini diterima saat berstatus sebagai honorer maupun tenaga penunjang utama (TPU),” terangnya.

Ia kemudian memberikan gambaran awal bahwa besaran gaji PPPK paruh waktu di Kabupaten Bima bervariasi, mulai dari Rp300 ribu hingga Rp2 juta per bulan, tergantung posisi dan beban kerja masing-masing pegawai.

Meskipun nominal tersebut dinilai belum sepenuhnya ideal, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju peningkatan kesejahteraan tenaga honorer serta penataan kepegawaian yang lebih baik di lingkungan Pemkab Bima.

sumber: detik.com