905 kali dibaca
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.
Dompu- Kelangkaan dan melonjaknya harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, menuai sorotan dari Anggota DPD RI, Mirah Midadan. Harga LPG bersubsidi yang dilaporkan mencapai Rp50.000 per tabung dinilai jauh melampaui harga yang seharusnya diterima masyarakat.
Mirah Midadan menyatakan memberikan perhatian penuh terhadap kondisi tersebut karena dinilai sangat membebani masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program subsidi energi pemerintah.
“Saya memberikan atensi penuh terkait kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kg di Kecamatan Pekat, Dompu, yang mencapai Rp50.000 per tabung, jauh di atas harga resmi. Tentu kondisi ini membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan diduga dipicu oleh penyimpangan distribusi serta praktik oknum di lapangan,” ujar Mirah dalam keterangannya (Rabu, 10 Juni 2026) .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
🔗 Baca juga: Baru Menjabat GPAN Apresiasi Ketegasan Kasat Narkoba Polres Bima, Ringkus Oknum Istri Polisi Tanpa Pandang Bulu
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Ia menduga terdapat persoalan dalam rantai distribusi yang menyebabkan LPG subsidi sulit diperoleh dengan harga yang wajar.
Karena itu, Mirah mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap jalur distribusi LPG subsidi, mulai dari tingkat agen hingga pengecer. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga di tengah masyarakat.
“Saya mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan audit menyeluruh dari agen hingga pengecer, memperketat pengawasan, serta menindak tegas pelanggaran distribusi subsidi,” tegasnya.
Selain meminta tindakan dari pemerintah, Mirah juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi penyaluran LPG subsidi. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar praktik-praktik yang merugikan masyarakat dapat segera terungkap.
“Saya juga mengajak masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan penyimpangan. Subsidi energi itu harus tepat sasaran agar benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil sesuai amanat kebijakan pemerintah dan pengawasan yang ketat,” katanya.
🔗 Baca juga: Tegaskan Aksi Damai, Mahasiswa UI : Kami Bukan KKB Dalam Aksi Indonesia Bangrut
Mirah berharap berbagai pihak dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram tetap terjaga dan dijual sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban akibat dugaan penyimpangan distribusi subsidi energi.
Hingga berita ini ditulis, masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Pekat masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram dengan harga yang terjangkau. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan segera melakukan langkah evaluasi guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
