Dinilai Cacat Prosedur, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Tolak Tanda Tangani APBD

Wednesday, 7 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BIMA – Polemik melanda proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima. Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, bersama Wakil Ketua I, Dr. Muhammad Erwin, SPI., MIP, secara tegas menolak menandatangani dokumen APBD tahun anggaran berjalan.

Penolakan ini didasari oleh penilaian bahwa terdapat sejumlah prosedur krusial yang diabaikan, serta belum diterimanya dokumen final oleh pimpinan dewan.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Dr. Muhammad Erwin, menjelaskan bahwa secara tata kelola penganggaran, APBD seharusnya melewati tahapan evaluasi berjenjang dan harmonisasi sebelum masuk ke tahap persetujuan akhir.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Seharusnya APBD itu melalui tahapan evaluasi, kemudian harmonisasi, baru setelah itu ditandatangani persetujuan. Faktanya, tahapan itu tidak dilakukan,” ujar Erwin saat memberikan keterangan pada Rabu (7/1/2026).

Erwin menyayangkan adanya permintaan tanda tangan tanpa adanya dokumen fisik yang jelas. Ia mempertanyakan transparansi proses tersebut mengingat dokumen final adalah dasar hukum utama bagi pimpinan dewan untuk memberikan persetujuan.

“Dokumen akhir APBD itu sampai hari ini belum kami terima. Tapi kami diminta tanda tangan. Yang ditandatangani itu apa?” tegasnya.

Dalam penjelasannya, Erwin juga membandingkan proses di Kabupaten Bima dengan daerah lain yang telah menuntaskan pembahasan hingga tahap paripurna. Di Kabupaten Bima, ia menilai pembahasan masih berada pada tingkat standar dan belum mencapai tahap finalisasi yang semestinya.

Penolakan ini, menurut Erwin, bukan bermaksud untuk menghambat jalannya roda pemerintahan atau pembangunan di Kabupaten Bima, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

“Penolakan ini bukan menghambat, tapi memastikan APBD disusun dan ditetapkan sesuai aturan. Tanpa dokumen final dan tahapan yang jelas, pimpinan tidak bisa diminta menandatangani,” tambahnya untuk mencegah potensi cacat formil di kemudian hari.

Hingga berita ini diturunkan, pihak eksekutif Pemerintah Kabupaten Bima belum memberikan tanggapan resmi terkait keberatan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD tersebut.

Pihak legislatif berharap agar proses penganggaran dapat dikembalikan pada mekanisme yang berlaku guna menjamin kepastian hukum serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah demi kepentingan masyarakat luas.

Berita Terkait

Wali Kota Bima Resmikan Aula Sultan Muhammad Salahuddin Kodim 1608/Bima
Tim Penilai Adipura Pantau Pengelolaan Sampah di Kota Bima, Pemkot Diminta Terus Berbenah
DLH Kota Bima Dukung Gotong Royong Bersama Kejaksaan Negeri Bima
Wali Kota Bima Minta Payung Hukum Pengelolaan Bunker Dimatangkan, Apresiasi Bank Sampah Monggonao
Pemkot Bima Perkuat Bank Sampah, Timbulan Sampah Capai 100 Ton Per Hari
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Timbulan Sampah Capai 147 Ton per Hari, Pemkot Bima dan DPRD Konsultasikan Pembangunan TPST serta Revitalisasi TPA Oi Mbo

Berita Terkait

Thursday, 12 November 2026 - 09:47 WITA

Wali Kota Bima Resmikan Aula Sultan Muhammad Salahuddin Kodim 1608/Bima

Saturday, 7 November 2026 - 02:26 WITA

DLH Kota Bima Dukung Gotong Royong Bersama Kejaksaan Negeri Bima

Tuesday, 27 October 2026 - 02:38 WITA

Wali Kota Bima Minta Payung Hukum Pengelolaan Bunker Dimatangkan, Apresiasi Bank Sampah Monggonao

Tuesday, 27 October 2026 - 02:31 WITA

Pemkot Bima Perkuat Bank Sampah, Timbulan Sampah Capai 100 Ton Per Hari

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Berita Terbaru