Hadir Rembuk Pemuda NTB, Tanggapi Kebijakan BBM, Ali Usman: Langkah Pemerintah Jaga Kesehatan Fiskal Negara Harus Diapresiasi

4,752 kali dibaca

MATARAM – Diskusi kritis dan mendalam mewarnai acara “Rembuk Pemuda NTB” yang digelar di Mataram, Selasa (23/6). Hadir sebagai narasumber, Anggota DPRD NTB dari Fraksi Gerindra, Ali Usman, yang mengupas tuntas dilema kebijakan kenaikan harga BBM serta dampaknya terhadap kesehatan fiskal negara di hadapan para aktivis mahasiswa.

​Acara ini berlangsung dinamis dengan dihadiri oleh sejumlah ketua organisasi mahasiswa serta ketua-ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Mataram. Pertemuan ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk membedah kebijakan pemerintah terkait BBM secara rasional dan berbasis data.

Dalam paparannya, Ali Usman membeberkan fakta mengenai defisit produksi minyak nasional yang menjadi akar masalah. Ia menjelaskan bahwa kemampuan produksi minyak nasional saat ini hanya sekitar 600.000 barel per hari, sementara angka konsumsi harian nasional mencapai 1,6 juta barel.

​”Kita mengalami selisih sekitar 900.000 barel per hari yang harus dipenuhi dari impor. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, bahkan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Tiongkok dan India pun mengalami guncangan jika harga minyak dunia naik, apalagi kita yang masih bergantung pada pasokan luar negeri,” ungkap Ali Usman.

Ali memberikan apresiasi khusus atas kebijakan pemerintah yang memilih untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi seperti biosolar dan pertalite. Menurutnya, langkah ini adalah bentuk keberpihakan terhadap “jantung produksi” rakyat Indonesia.

​Ia menekankan bahwa jika harga solar dinaikkan, efek domino yang ditimbulkan akan merugikan sektor industri, manufaktur, hingga transportasi, yang berujung pada lonjakan harga bahan pokok secara luas.

Menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi, Ali mengajak peserta rembuk pemuda untuk melihat persoalan ini dari kacamata kesehatan APBN. Ia mengingatkan bahwa beban subsidi yang terlalu besar berpotensi membahayakan fiskal nasional jika tidak dikelola dengan bijak.

​”Jika kita tidak bijak, beban subsidi bisa menyentuh angka 200 hingga 300 triliun rupiah, yang berisiko membuat APBN jebol. Jika APBN sakit, maka kemampuan negara membiayai sektor strategis lainnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga gaji pendidik akan terancam,” jelasnya.

🔗 Baca juga: Putri Victoria di Gili Meno: Menjaga Laut, Merawat Harapan Ekonomi Biru

Di akhir sesi, Ali Usman memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik. Ia menegaskan bahwa kritik sangat diperlukan, namun harus disertai dengan tawaran solusi yang tepat. Ia mendorong para pemuda untuk mengawal bagaimana efisiensi alokasi anggaran tersebut nantinya bisa dialihkan ke sektor publik yang lebih membutuhkan.

​”Pilihannya sederhana; apakah kita menolak kebijakan ini dan membiarkan APBN kita terancam, atau kita menerima realita ini namun tetap membangun kritisisme yang konstruktif terhadap bagaimana subsidi dialokasikan untuk kepentingan rakyat banyak,” tutupnya.