Atasi Banjir Kiriman, Wali Kota Bima Sinergikan Rehabilitasi Hulu dengan Kementerian LH

652 kali dibaca

MATARAM – Wali Kota Bima, Arrahman H. Abidin, melayangkan desakan langsung kepada Pemerintah Pusat untuk membantu memulihkan daerah tangkapan air dan memperkuat infrastruktur kebersihan di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai respons atas bencana banjir bandang yang terus berulang di Kota Bima akibat kerusakan hutan yang masif di wilayah hulu.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Bima dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Lingkungan Hidup yang dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (7/7/2026).

Dalam forum yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-NTB tersebut, Arrahman secara blak-blakan mengangkat persoalan pelik yang dihadapi warga Kota Bima. Menurutnya, Kota Bima kerap menjadi “korban” banjir kiriman karena rusaknya kawasan hutan di daerah penyangga sekitarnya, seperti Kabupaten Bima.

“Kami sangat berharap pemerintah pusat memberikan dukungan untuk rehabilitasi daerah tangkapan air. Salah satunya melalui penyediaan bibit tanaman keras seperti kemiri dan makadamia, sekaligus memperkuat sarana pengelolaan sampah di daerah kami,” ujar Arrahman H. Abidin di hadapan Menteri LH.

🔗 Baca juga: Gubernur Iqbal: Bawa Syiar Al-Qur’an, Jaga Marwah NTB

Pemilihan tanaman keras seperti kemiri dan makadamia dinilai strategis karena tidak hanya berfungsi mengikat air dan mencegah erosi di area perbukitan yang gundul, tetapi juga memberikan nilai ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekitar sehingga hutan tidak lagi dirambah.

Keluhan dan desakan Wali Kota Bima ini sejalan dengan sorotan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Dalam arahannya, Gubernur mengonfirmasi bahwa Pulau Sumbawa, khususnya Kota Bima, saat ini berada dalam situasi mengkhawatirkan akibat bencana hidrometeorologi (bencana yang dipengaruhi faktor cuaca dan iklim).

Gubernur menyebutkan bahwa banjir telah menjadi peristiwa tahunan yang menyengsarakan warga Kota Bima. Hal ini dipicu langsung oleh rusaknya kawasan hulu di Kabupaten Bima dan Dompu, sehingga air hujan langsung terjun bebas ke pemukiman di Kota Bima tanpa ada resapan.

Aspirasi yang disuarakan oleh Wali Kota Bima ini mendapat respons positif. Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa paradigmanya kini harus berubah melalui Agenda Aksi Pertobatan Ekologis Nasional.

Sebagai bentuk dukungan konkret bagi Kota Bima dan daerah lain di NTB, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan kesiapannya untuk :

Mengalokasikan sebagian dari program nasional penanaman dua miliar pohon (termasuk tanaman keras yang diusulkan).

🔗 Baca juga: Putri Victoria di Gili Meno: Menjaga Laut, Merawat Harapan Ekonomi Biru

Memberikan bantuan teknis dan kajian untuk memperkuat armada pengangkut sampah.

Menyerahkan stimulan berupa unit komposter untuk mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya demi mengurangi sumbatan sampah di saluran air yang kerap memperparah banjir.

Melalui komitmen ini, Wali Kota Bima berharap sinergi lintas daerah antara Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Pemerintah Pusat dapat segera terealisasi di lapangan, agar masyarakat Kota Bima bisa terbebas dari ancaman banjir bandang tahunan.