670 kali dibaca
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.
Mataram- Dua nama sentral yang akhir-akhir ini menjadi topik bahasan masyarakat NTB yang memperebutkan satu kursi kepemimpinan di bidang olahraga yakni Lalu Muhammad Ikbal dan Mori Hanafi sama-sama maju sebagai Calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB.
Dua sosok ini tentu tidak asing bagi masyarakat NTB karena Mori Hanafi merupakan salah satu politisi senior yang karirnya sejauh ini cukup terkenal dengan menjadi anggota dewan provinsi hingga sekarang DPR RI Dapil Pulau Sumbawa dari Partai Nasdem. Dulunya, ia juga pernah berkiprah di Gerindra waktu menjadi anggota DPRD Provinsi NTB. Sementara satunya, bisa dibilang politisi baru karena sebelumnya ia berkiprah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terakhir menjadi Kedutaan Besar utusan Indonesia di Turki dan sekarang menjadi Gubernur NTB.
Dari profil singkat diatas tentu kita bisa menilai secara singkat soal performance keduanya baik pada sisi komunikasi, negosiasi hingga diplomasi. Ikbal sebagai Gubernur tentu tidak bisa diremehkan pada sisi tersebut, tetapi Mori Hanafi pun dari segi pengalaman telah melalang buana dengan segala yang telah ia torehkan selama menjadi politisi. Publik berhak memberikan penilaian terhadap kualitas komunikasi dari pejabat publik dan sejauh ini Ikbal punya catatan buruk terhadap soal itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
🔗 Baca juga: Senator Mirah: Warga NTB di Mana Pun Berhak Diperlakukan Bermartabat
Kami dari Koalisi Investigasi Nusantara (KIN) NTB memberikan pernyataan serius terhadap keputusan Ikbal yang maju sebagai Ketua KONI NTB bahwa keputusan ia maju saat ini bukanlah keputusan yang tepat.
” Ikbal harus merefleksikan kembali janji-janji politiknya saat kampanye sebagai calon gubernur NTB, karena janji politik ini bisa menjadi senjata dan alaram bagi Ikbal apalagi ia tidak mampu memenuhinya. Sebut saja yang paling dilirik ialah janjinya untuk memberikan bantuan dana hibah atau keuangan sekitar 300-500 jt perdesa se NTB. Apabila ini tidak bisa dilaksanakan, maka janji politik inilah yang akan menjadi bumerang bagi Ikbal kedepannya ketika ia kembali bertarung memperebutkan kursi 01 NTB” Ujar Direkutur KIN NTB.
Janji politik tidak sekedar dianggap remeh dan hal sepele karena itu akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Ikbal dalam menjabat sebagai orang nomor 1 di NTB. Apalagi hari ini Kebijakan Politik Ikbal sangat sentralistik dan mengalami ketimpangan. Kalau kita lihat APBD NTB Tahun 2026 tidak berpihak kepada pembangunan di Pulau Sumbawa.
Ada banyak jalan provinsi yang rusak di pulau sebrang sana yang menjadi pekerjaan rumah dari Gubernur, bayangkan terjadi pemblokiran jalan dimana-mana hingga jalan ditanami pohon pisang. Semua itu adalah bentuk kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Ikbal.
🔗 Baca juga: Gubernur Miq Iqbal Ajak Ciptakan Musorprov KONI Damai, Satukan Energi Positif Menuju PON 2028
“Oleh karena demikian kami dari KIN NTB menilai Gubernur seharusnya fokus terhadap agenda-agenda pemerintahan yang terbengkalai dan mengalami ketimpangan yang cukup serius. Jika kebijakan-kebijakan politik anggaran tidak segera dibenahi kedepannya Ikbal akan menyesal karena itu akan jadi bumerang baginya dalam kontestasi pilkada yang akan datang” Tutup Sugeng





























