Home / Bima / Daerah / NTB

Isu Laporan Terkait Janji Proyek Sekolah, Timses Hj. Mahdalena Tegaskan: “Bukan dari Anggota DPR RI”

Redaksi Ompunet

Thursday, 23 October 2025

URL berhasil dicopy

Poster ompunet - pernyataan timses Mahdalena DPR RI

⚠️ PERINGATAN ⚠️
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.

Kabar yang beredar mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hj. Mahdalena melaporkan seorang warga terkait isu janji proyek rehabilitasi sekolah dibantah tegas. Laporan kepolisian tersebut dipastikan murni diajukan oleh Ketua Tim Sukses (Timses) Kota Bima dan Kabupaten Bima karena merasa dirugikan dan nama baik tim mereka tercoreng akibat dugaan pencatutan nama Hj. Mahdalena.

Ketua Timses Kota Bima, Adi Supriadi, menjelaskan bahwa laporan tersebut dilakukan karena adanya oknum yang tidak bertanggung jawab mencantumkan nama Hj. Mahdalena selaku anggota DPR RI untuk menjanjikan proyek rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan WC di salah satu sekolah di Kota Bima.

“Kami tegaskan, laporan ini murni inisiatif dari kami, sebagai Ketua Timses Kota dan Kabupaten Bima. Saya, Adi Supriadi (Kota Bima) dan rekan saya, Fahri, S.Sis (Kabupaten Bima), yang melaporkannya,” ujar Adi Supriadi.

Menurut Adi Supriadi, perbuatan oknum tersebut sangat merugikan tim karena mencoreng nama baik mereka yang selama ini bekerja dengan integritas. “Ulah oknum itu jelas mencoreng nama baik kami sebagai tim. Kami merasa dirugikan dan perlu mengambil langkah hukum agar tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan nama baik Ibu Mahdalena untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.

Saat ini, kasus dugaan pencatutan nama untuk menjanjikan proyek fiktif tersebut telah ditangani oleh Polres Bima Kota. Proses hukum sedang berjalan, dan pihak kepolisian tengah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi terkait untuk mendalami kasus tersebut.

Pihak Timses berharap proses ini berjalan lancar dan tuntas, sekaligus menegaskan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan anggota DPR RI untuk menjanjikan proyek atau meminta imbalan tertentu.