Cacat prosedural, APBD ditolak DPRD, Ketua LMND Bima tuding Bupati Bima kelolah Aggaran satu kamar bareng keluarga

771 kali dibaca

BIMA – Kisruh pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima mencapai puncaknya. Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bima secara tegas menolak menandatangani dokumen APBD yang dinilai cacat prosedur. Langkah boikot dari legislatif ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen mahasiswa, salah satunya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Bima.

Penolakan pimpinan DPRD bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul indikasi kuat adanya pengangkatan dan penetapan APBD yang tidak melalui mekanisme formal pemerintahan. Salah satu poin krusial yang memicu kemarahan legislatif adalah adanya oknum yang diduga sebagai Tim Sukses (Timses) Bupati yang justru berperan aktif meminta tanda tangan SK penetapan APBD kepada pihak DPRD.

“Wajar legislatif bereaksi karena tidak dihargai. Masa sekelas timses yang meminta tanda tangan SK penetapan APBD ke DPRD? Ini sangat tidak etis,” ujar Ketua LMND Bima, Adi Sofyan.

Adi Sofyan menilai kepemimpinan Bupati Bima saat ini cenderung otoriter dan tidak transparan dalam menyusun postur anggaran daerah. Ia menuding bahwa pembahasan anggaran strategis tidak dilakukan secara terbuka di forum resmi, melainkan diputuskan di lingkup internal keluarga.

“Bupati Bima tidak boleh semena-mena menjalankan APBD. Postur APBD saat ini yang berkembang tidak dibahas dalam mekanisme pemerintahan, justru dibahas dengan istri dan anaknya,” tegas Adi Sofyan dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti program “Selasa Menyapa” yang dianggapnya sebagai bentuk manipulasi kesadaran rakyat untuk menutupi kebijakan-kebijakan yang tidak akuntabel. Menurutnya, kegagalan memberikan hasil evaluasi APBD kepada legislatif adalah bukti kuat adanya sesuatu yang disembunyikan oleh pihak eksekutif.

LMND Bima memperingatkan bahwa jika pola komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif terus memburuk, maka rakyatlah yang akan menjadi korban. Kurangnya transparansi dalam pembahasan anggaran dinilai akan berdampak buruk pada pembangunan daerah di masa depan.

🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern

“Statemen dari legislatif sangat normatif dan jangan dipandang secara politis semata. Kebijakan Bupati akhir-akhir ini akan menjadi bencana buat Bima ke depannya,” pungkas Adi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bima belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan pembahasan anggaran di lingkup keluarga maupun keterlibatan tim sukses dalam urusan administratif APBD.