Wali Kota Bima Terima Audiensi EK-LMND, Bahas Delapan Tuntutan dan Serukan Perang terhadap Mafia Gas, Miras

396 kali dibaca

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menerima audiensi Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kota Bima di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima, Kamis (11/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bima didampingi Asisten II Setda Kota Bima Drs. H. Supratman, M.AP, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala Satpol PP Kota Bima.

Ketua EK-LMND Kota Bima, Rahmat Ardiansyah, menyampaikan bahwa LMND merupakan organisasi mahasiswa yang menjunjung tinggi sikap independen dan hadir membawa delapan tuntutan mahasiswa. Tuntutan tersebut meliputi pengaktifan kembali BUMD (Perumda), penanganan tegas kelangkaan gas LPG 3 kilogram, serta identifikasi dan evaluasi praktik pendidikan tinggi di Kota Bima.

Selain itu, mahasiswa juga meminta adanya jaminan dan kepastian bagi pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penertiban, evaluasi terhadap program Kota Bima BISA, percepatan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah pinggiran termasuk Kelurahan Nungga, pencabutan izin kafe yang menyalahgunakan izin restoran untuk menjual minuman keras dan praktik prostitusi, serta penghentian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa masukan dari mahasiswa menjadi energi positif bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan kebijakan dan tata kelola daerah.

Terkait pengaktifan kembali Perumda, Wali Kota menegaskan perlunya kajian yang lebih produktif, teknis, dan teknokratik oleh Bagian Perekonomian. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap suntikan modal dari APBD memiliki arah bisnis yang jelas dan berkelanjutan.
“Saya senang ada adik-adik EK-LMND yang mengawal. Kritik yang membangun dan disertai solusi inilah yang kita harapkan,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menjelaskan kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tantangan akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut berdampak pada proyeksi APBD 2026 yang mengalami penurunan sekitar Rp300 miliar, sehingga total belanja daerah diperkirakan hanya mencapai Rp725,12 miliar. Kondisi ini mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan secara terukur dan bertahap.

Menanggapi kelangkaan LPG dan praktik kecurangan distribusi, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah untuk bertindak tegas.
“Saya butuh kekuatan dari luar untuk melawan mafia gas. Saya akan minta Dinas Koperindag menindak pengecer dan oknum nakal. Hal yang sama juga berlaku bagi mafia miras yang berlindung di balik izin restoran,” tegasnya.
Terkait penataan PKL, Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot Bima tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menghadirkan solusi. Bersama Baznas Kota Bima dan Baznas Provinsi NTB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa rombong dan dukungan keuangan bagi PKL, termasuk yang terdampak penertiban.
“Yang belum mendapatkan bantuan akan kita fasilitasi melalui Dinas Koperindag. Kota ini harus tertib. Hak pejalan kaki harus kita hormati,” jelasnya.

Pada isu penertiban kafe dan peredaran minuman keras, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemkot telah melakukan razia, menerbitkan dua kali teguran tertulis, serta menyita barang bukti miras.
“Saya butuh dukungan kalian. Ada kalanya kita harus melawan kelompok atau kepentingan tertentu secara bersama-sama,” ujarnya.
Menanggapi permintaan evaluasi program Kota Bima BISA, Wali Kota menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar kebijakan, melainkan gerakan moral dan sosial yang bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keasrian lingkungan.
Pada tuntutan terakhir, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

“Tidak ada toleransi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Kita harus menjaga moral dan budaya Kota Bima agar tetap aman dan bermartabat,” imbuhnya.

🔗 Baca juga: Putri Mahkota Victoria Tiba di Lombok, Disambut Tenun Sasak dan Minuman Rempah

Audiensi berlangsung secara dialogis dan konstruktif. Pemerintah Kota Bima menegaskan keterbukaannya terhadap kritik serta kesiapan untuk berkolaborasi dengan mahasiswa dalam memperbaiki kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

sumber : Diskominfotik kota bima