Demi Bebas Banjir, PMII Bima Dukung Penuh Percepatan Pembangunan Kolam Retensi Amahami

981 kali dibaca

KOTA BIMA  — (05 September 2026) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bima menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis penanggulangan bencana banjir di Kota Bima. PMII Bima mendorong Pemerintah Kota Bima, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I), dan pengelola National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) untuk bersinergi serta bergerak cepat menuntaskan pembangunan Kolam Retensi Amahami demi melindungi keselamatan warga.

Ketua Umum PC PMII Bima, Wira Al Sanggar, menegaskan bahwa trauma bencana banjir bandang yang berulang kali melanda Kota Bima masih menyisakan duka dan kerugian besar bagi warga.

“Trauma bencana banjir bandang yang berulang kali melanda Kota Bima masih menyisakan duka dan kerugian besar bagi warga. Keselamatan ribuan jiwa dan keberlanjutan ekonomi masyarakat Bima tidak boleh terus terancam oleh kelambatan pengerjaan infrastruktur pengendali banjir,” ujar Wira Al Sanggar.

Sebagai bentuk dukungan penuh yang bersifat konstruktif, Wira menyampaikan bahwa pihaknya berdiri di barisan depan untuk mengawal pengerjaan infrastruktur vital ini.

“PC PMII Bima menegaskan sikap mendukung penuh program penanggulangan banjir. Namun, kami memberikan catatan kritis dan desakan keras kepada Pemerintah Kota Bima, Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, serta stakeholder pengelola NUFReP agar bersinergi menuntaskan proyek Kolam Retensi Amahami tepat waktu dan tepat sasaran,” lanjut Wira.

Ia mendesak agar Pemkot Bima dan BWS NT I mengawal ketat masa pengerjaan fisik proyek bernilai puluhan miliar dari dana NUFReP tersebut. Pengerjaan harus dilakukan secara profesional tanpa adanya manipulasi spesifikasi teknis. Selain itu, pengerjaan di hilir area Amahami juga wajib dibarengi dengan percepatan infrastruktur di wilayah hulu agar fungsi kolam retensi bisa bekerja secara maksimal.

Terkait dengan polemik lahan yang sempat mengemuka, Wira Al Sanggar meminta Pemkot Bima hadir memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan persoalan secara terbuka demi kelancaran proyek strategis nasional ini.

🔗 Baca juga: Gubernur Iqbal: Bawa Syiar Al-Qur’an, Jaga Marwah NTB

“PMII Bima meminta Pemerintah Kota Bima bergerak cepat dan transparan dalam menyelesaikan segala klaim dan polemik lahan di area Amahami. Lakukan overlay dan pencocokan data pertanahan (BPN) secara terbuka. Jangan biarkan masalah keperdataan menjadi alasan mandeknya proyek strategis nasional ini,” tegasnya.

Ia juga mengecam keras pihak-pihak yang mencoba memprovokasi atau menghambat pengerjaan di lapangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurutnya, keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama di atas segalanya.

“Keselamatan rakyat adalah bagian terpenting dalam bernegara. PMII Bima mengecam keras segala bentuk intervensi, provokasi, atau manuver dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan polemik ini demi keuntungan pribadi atau kelompok hingga menghambat proyek penanggulangan banjir,” cetus Wira.

Di akhir penyataannya, Wira mendesak agar pihak pemerintah dan pelaksana proyek rutin memberikan laporan berkala mengenai progres pembangunan kepada publik. PMII Bima berkomitmen akan terus memantau perkembangan di lapangan dan siap bersikap tegas jika terjadi pembiaran.

“Pemerintah dan pelaksana proyek wajib membuka akses informasi progres pembangunan secara berkala kepada publik. PMII Bima akan terus mengawal, mengawasi, dan siap turun ke jalan apabila ditemukan indikasi pembiaran, penyimpangan, atau kelambatan yang disengaja dalam proyek vital ini. Kota Bima tidak butuh janji dan retorika, Bima butuh aksi nyata agar bebas dari ancaman banjir,” pungkas Wira Al Sanggar.

 

 

 

 

🔗 Baca juga: Putri Victoria di Gili Meno: Menjaga Laut, Merawat Harapan Ekonomi Biru