Dugaan Pengaturan 19 Proyek, Bupati Dompu dan Pimpinan DPRD Dilaporkan ke KPK

Tuesday, 3 February 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

​JAKARTA – Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) resmi melayangkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Selasa (3/2/2026). Laporan ini menyeret nama Bupati Dompu beserta istri dan pamannya yang berinisial KR, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Dompu. Mereka dituding melakukan penyalahgunaan wewenang serta pengaturan terhadap sedikitnya 19 paket proyek tender pada Tahun Anggaran 2025.

Koordinator GERAK, Rajulan, tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.30 WIB untuk menyerahkan berkas laporan tersebut. Berdasarkan informasi resmi, pengaduan tersebut telah diterima oleh pihak lembaga antirasuah pada pukul 12.15 WIB dengan nomor registrasi laporan 2026-A-00563. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk respons atas keresahan masyarakat terhadap tata kelola anggaran di daerah tersebut.

Dalam siaran pers yang diterima, Rajulan mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ia menjelaskan bahwa pola yang digunakan melibatkan kolaborasi antara kepala daerah, pimpinan legislatif, hingga pihak swasta. Praktik ini diduga kuat mengarah pada konflik kepentingan, pengendalian anggaran secara sepihak, hingga intervensi langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk memenangkan pihak-pihak tertentu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Rajulan menekankan bahwa pengaturan proyek yang dilakukan secara nonprosedural ini tidak hanya mencederai integritas pemerintahan, tetapi juga berisiko besar merugikan keuangan negara. Dampak nyata dari praktik tersebut dikhawatirkan akan merembet pada rendahnya kualitas pekerjaan fisik di lapangan serta ketidakpastian waktu penyelesaian proyek. Untuk memperkuat laporan tersebut, GERAK mengaku telah menyertakan dokumen pendukung serta bukti-bukti otentik terkait 19 proyek yang dipersoalkan.

Menutup pernyataannya, pihak GERAK mendesak KPK agar segera mengambil langkah tegas dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, objektif, dan independen. Mereka meminta agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk oknum pejabat dan kerabatnya, segera dipanggil dan diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan keadilan dan transparansi di Kabupaten Dompu.

Berita Terkait

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
Perluas Ekosistem Transaksi Digital, Bank NTB Syariah Dekatkan Layanan Perbankan kepada Masyarakat Dompu
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru
Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis

Berita Terkait

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Wednesday, 28 October 2026 - 14:34 WITA

Perluas Ekosistem Transaksi Digital, Bank NTB Syariah Dekatkan Layanan Perbankan kepada Masyarakat Dompu

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Monday, 19 October 2026 - 15:18 WITA

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima

Tuesday, 22 September 2026 - 15:22 WITA

Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru

Berita Terbaru