Sentil Pansus Aset, Syarif Hasan ke Robi: Jangan Jadikan Hak Angket Lahan Transaksi Politik

Thursday, 15 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BIMA – Keputusan DPRD Kota Bima membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Aset Daerah membawa angin segar sekaligus kekhawatiran bagi publik. Di tengah sorotan tajam mengenai tata kelola aset yang karut-marut, langkah legislatif ini diharapkan menjadi solusi konkret, bukan sekadar panggung pencitraan atau lahan transaksi kepentingan.

Ketua Komunitas Sosial Penjaga Alam Kota, Syarif Hasan, secara terbuka melayangkan tantangan keras kepada Robi, anggota DPRD Kota Bima yang dipercaya menjabat sebagai Ketua Pansus Aset. Syarif menegaskan bahwa masyarakat tidak butuh drama politik, melainkan pengembalian aset daerah yang selama ini tidak jelas rimbanya.

Syarif Hasan mengingatkan dengan tegas agar Pansus tidak menjadikan isu aset sebagai komoditas untuk melakukan “transaksi” di bawah meja dengan pihak-pihak tertentu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami menantang saudara Robi sebagai Ketua Pansus untuk bekerja dengan integritas penuh. Jangan ada ‘main mata’ apalagi transaksi lain di balik hak angket dan kerja Pansus ini. Masalah aset ini menyangkut kekayaan rakyat, jangan dimainkan!” tegas Syarif.

Menurutnya, sejarah pembentukan Pansus seringkali berakhir antiklimaks tanpa hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan keberanian menyeret oknum-oknum yang menguasai aset secara ilegal menjadi indikator utama keberhasilan tim yang dipimpin Robi tersebut.

Berdasarkan laporan dari Antara NTB, DPRD Kota Bima telah secara resmi menyetujui pembentukan Pansus ini dalam sidang paripurna. Langkah ini diambil karena banyaknya aset daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang masih bermasalah dalam pendataan maupun penguasaannya.

Kini bola panas ada di tangan Robi dan anggota Pansus lainnya. Apakah mereka akan membuktikan taringnya dengan mengamankan kekayaan daerah, atau justru terjebak dalam pusaran “main mata” seperti yang dikhawatirkan banyak pihak?

Rakyat Kota Bima tidak butuh retorika. Rakyat butuh aset mereka kembali untuk pembangunan kota yang lebih baik. Jika Pansus gagal, maka kepercayaan publik terhadap institusi DPRD Kota Bima akan berada di titik nadir.

Berita Terkait

Tim Penilai Adipura Pantau Pengelolaan Sampah di Kota Bima, Pemkot Diminta Terus Berbenah
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Tinjau Lapangan, Direktorat Sungai dan Pantai Pastikan Kualitas dan Progres Positif Kolam Retensi: Solusi Banjir Sekaligus Calon Ikon Baru Kota Bima
Momentum Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Bima Siap kolaborasi Dukung Program Pengelolaan Sampah di Kota Bima
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis
Musda HKTI: Gubernur Miq Iqbal Tawarkan Model Pertanian ala FELDA Malaysia
Anak mantan Bupati Bima Dipolisikan Terkait kasus penipuan Rp3,8 Miliar
Gubernur NTB Luncurkan Reformasi Pendidikan, Perkuat Mutu Sekolah hingga Ketahanan Pangan

Berita Terkait

Monday, 19 October 2026 - 15:18 WITA

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima

Monday, 21 September 2026 - 16:30 WITA

Tinjau Lapangan, Direktorat Sungai dan Pantai Pastikan Kualitas dan Progres Positif Kolam Retensi: Solusi Banjir Sekaligus Calon Ikon Baru Kota Bima

Friday, 4 September 2026 - 02:47 WITA

Momentum Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Bima Siap kolaborasi Dukung Program Pengelolaan Sampah di Kota Bima

Monday, 10 August 2026 - 15:29 WITA

Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis

Sunday, 2 August 2026 - 20:44 WITA

Musda HKTI: Gubernur Miq Iqbal Tawarkan Model Pertanian ala FELDA Malaysia

Berita Terbaru