Bupati Dompu Tegaskan Tak Pernah Terbitkan Surat Pemberhentian Ribuan Honorer Non-BKN

Saturday, 3 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dompu — Bupati Dompu, Bambang Firdaus, dengan tegas membantah dirinya pernah mengeluarkan surat pemberhentian terhadap 2.920 tenaga honorer non–database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia memastikan surat yang beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan instan bukan dokumen resmi dari Pemerintah Kabupaten Dompu.

Penegasan tersebut disampaikan Bambang saat menerima massa tenaga honorer yang menggelar aksi demonstrasi penolakan pemberhentian massal di Kantor Bupati Dompu, Selasa (30/12/2025) siang.

Bambang menyatakan tidak pernah menandatangani maupun mengesahkan surat apa pun terkait pemutusan masa kerja honorer non-ASN. Menurutnya, dokumen yang beredar tidak memiliki unsur keabsahan karena tidak disertai tanda tangan dan stempel basah, sehingga patut diragukan kebenarannya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada tidak surat resmi yang saya keluarkan, yang saya tandatangani dan saya stempel? Jangan menggiring opini dan jangan mudah percaya informasi dari media sosial,” tegas Bambang di hadapan massa di pendopo Bupati Dompu.

Ia menambahkan, hingga kini Pemkab Dompu masih menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya terkait kejelasan status tenaga honorer non-ASN yang belum masuk dalam database BKN.

Bahkan, Bambang mengajak perwakilan honorer untuk bersama-sama mendatangi BKN di Jakarta, agar mereka dapat mendengar langsung penjelasan resmi mengenai kebijakan pemerintah pusat terkait penataan tenaga non-ASN.

Bambang menegaskan bahwa dirinya tidak dapat mengambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Saya harus berdiri di atas regulasi dan ketentuan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dompu memang telah mengeluarkan surat pemberitahuan terkait dirumahkannya 2.920 tenaga honorer mulai 31 Desember 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Bupati Dompu Nomor 800.1.8.1/1038/BKDPSDM/2025 tertanggal 29 Desember 2025.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Pemkab Dompu tengah mengupayakan penyelesaian penataan pegawai non-ASN melalui skema Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, yang hingga kini masih dalam tahap proses.

Berita Terkait

Wali Kota Bima Resmikan Aula Sultan Muhammad Salahuddin Kodim 1608/Bima
Tim Penilai Adipura Pantau Pengelolaan Sampah di Kota Bima, Pemkot Diminta Terus Berbenah
Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
DLH Kota Bima Dukung Gotong Royong Bersama Kejaksaan Negeri Bima
Unram dan KAIST Gelar APEC ASCENT 2026, Perkuat Kolaborasi Akademik dan Riset Internasional
Rektor Unram dan Gubernur NTB Ajak Generasi Muda Berinovasi dalam Puncak Rangkaian Dies Natalis ke-63 FEB
FKIP Unram Gelar ICSSTE 2026, Perkuat Kolaborasi Riset Global dan Pembangunan Berkelanjutan
Perluas Ekosistem Transaksi Digital, Bank NTB Syariah Dekatkan Layanan Perbankan kepada Masyarakat Dompu

Berita Terkait

Thursday, 12 November 2026 - 09:47 WITA

Wali Kota Bima Resmikan Aula Sultan Muhammad Salahuddin Kodim 1608/Bima

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Saturday, 7 November 2026 - 02:26 WITA

DLH Kota Bima Dukung Gotong Royong Bersama Kejaksaan Negeri Bima

Friday, 6 November 2026 - 13:13 WITA

Unram dan KAIST Gelar APEC ASCENT 2026, Perkuat Kolaborasi Akademik dan Riset Internasional

Thursday, 5 November 2026 - 14:13 WITA

Rektor Unram dan Gubernur NTB Ajak Generasi Muda Berinovasi dalam Puncak Rangkaian Dies Natalis ke-63 FEB

Berita Terbaru