Beda Nasib BTT: Gubernur NTB ‘Anak Tirikan’ Korban Jiwa Banjir Bima, Tapi Tampil Heroik di Jembatan Perigi

785 kali dibaca

MATARAM – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melontarkan kritik pedas terhadap standar ganda Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani bencana. Respons cepat Gubernur Lalu Muhamad Iqbal di Jembatan Perigi, Lombok Timur, dinilai kontras dengan nasib korban jiwa banjir Bima tahun 2025 yang justru “dikhianati” oleh kebijakan anggaran.

Ketua PW SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, menegaskan bahwa publik belum lupa bagaimana anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)—dana darurat yang seharusnya untuk rakyat terdampak bencana—justru menjauh saat rakyat Bima bertaruh nyawa.

Rizal menyoroti perbedaan mencolok sikap Gubernur pada dua peristiwa bencana tersebut. Di satu sisi, Gubernur tampak sangat responsif memimpin rapat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan turun langsung ke Jembatan Perigi pada awal 2026. Namun di sisi lain, catatan merah menghantui kebijakan Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun sebelumnya.

“Sangat ironis. Saat banjir besar melanda Bima tahun 2025 yang merenggut korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp500 miliar justru digeser ke program non-bencana melalui Pergub Nomor 2 dan Pergub Nomor 6,” ungkap Rizal di Mataram, Jumat (16/1/2026).

Menurut SEMMI, tindakan Pemprov NTB yang mengalihkan dana darurat di saat kondisi kritis di Bima adalah bentuk ketidakadilan nyata. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersifat fleksibel untuk keadaan darurat justru tidak dirasakan oleh masyarakat Bima yang kehilangan anggota keluarga dan tempat tinggal.

“Jangan sampai respons di Jembatan Perigi ini hanya pencitraan simbolik. Faktanya, saat rakyat Bima butuh bantuan darurat dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT), pemerintah justru sibuk menggeser anggaran tersebut untuk kepentingan lain yang bukan prioritas bencana,” tambah Rizal.

PW SEMMI NTB mendesak agar Pemprov NTB tidak lagi “bermain-main” dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Mereka menuntut transparansi penuh atas pergeseran anggaran yang terjadi di tahun 2025 agar masyarakat tahu mengapa hak korban bencana di Bima bisa terabaikan.

🔗 Baca juga: Putri Mahkota Victoria Tiba di Lombok, Disambut Tenun Sasak dan Minuman Rempah

“Keberpihakan anggaran adalah ukuran utama kejujuran pemerintah. Kami menuntut agar ke depan, Belanja Tidak Terduga (BTT) benar-benar digunakan untuk rakyat yang tertimpa musibah, bukan malah menjauh dari lokasi bencana saat nyawa rakyat sedang terancam,” tutupnya.