FOTO DIBALIK, GERPOSI Desak Gubernur segera diperiksa, sebut Jadi Dalang Korupsi Massal di NTB

Friday, 12 December 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

537 kali dibaca

⚠️ PERINGATAN ⚠️
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.

Jumat, 12 Desember 2025 – Situasi di Mataram kembali memanas menyusul aksi demonstrasi yang digelar oleh Gerakan Pemuda Oposisi (GERPOSI). Bertajuk “Aksi Gelombang Delapan,” massa yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda ini memusatkan tuntutan mereka di depan kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB).

Aksi unjuk rasa ini secara spesifik mendesak aparat penegak hukum, yakni Kejati dan Kepolisian Daerah (Polda) NTB, untuk segera mengambil langkah hukum dengan memanggil dan memeriksa Gubernur NTB. Tuntutan ini didasarkan pada dugaan kuat bahwa Gubernur merupakan aktor intelektual atau ‘otak’ di balik dua kasus besar dugaan korupsi yang tengah mencuat di publik: Skandal Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dianggap fiktif (‘siluman’) dan penyalahgunaan alokasi anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).

Koordinator Lapangan Aksi, dalam orasinya, menyatakan bahwa penemuan indikasi adanya Pokir fiktif yang merugikan keuangan daerah serta penggunaan BTT yang tidak sesuai peruntukannya tidak mungkin terjadi tanpa adanya persetujuan dan peran aktif dari pucuk pimpinan eksekutif.

“Kami tidak hanya menuntut transparansi, tetapi kami menuntut pertanggungjawaban hukum. Kami menduga, dua skandal besar yang merugikan rakyat NTB ini telah diatur dan didalangi oleh Gubernur. Oleh karena itu, Kejati dan Polda tidak boleh hanya menyentuh pelaku lapangan, tetapi harus berani mengusut tuntas hingga ke aktor utama,” tegasnya di hadapan massa aksi.

Massa GERPOSI juga menyerahkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai data awal terkait indikasi keterlibatan pejabat tinggi tersebut dalam pengelolaan anggaran daerah yang bermasalah. Mereka berharap dokumen tersebut dapat menjadi pijakan awal bagi Kejati dan Polda untuk memulai proses pemeriksaan.

🔗 Baca juga: Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen

Berita Terkait

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis
Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif
NTB Selangkah Lagi Terapkan Sistem Manajemen Talenta ASN
Pasca OTT Bupati Lombok Barat, Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran Partai Pengusung, KASTA NTB DPD LOBAR Terlalu Dini, Luka Rakyat Belum Terobati
Musda HKTI: Gubernur Miq Iqbal Tawarkan Model Pertanian ala FELDA Malaysia
Kerap Dikeluhkan, Iqbal Revitalisasi Pasar Kuta Mandalika Jadi Lebih Nyaman

Berita Terkait

Tuesday, 11 August 2026 - 20:25 WITA

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Tuesday, 11 August 2026 - 20:22 WITA

Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen

Monday, 10 August 2026 - 15:29 WITA

Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis

Friday, 7 August 2026 - 15:58 WITA

Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif

Friday, 7 August 2026 - 15:55 WITA

NTB Selangkah Lagi Terapkan Sistem Manajemen Talenta ASN

Berita Terbaru

Daerah

Gubernur Iqbal: Bawa Syiar Al-Qur’an, Jaga Marwah NTB

Thursday, 10 Sep 2026 - 12:24 WITA