Realisasi Pendapatan Daerah Pertanggal 29 November 2025.

416 kali dibaca

Catatan Lepas : Ntara Institute
——————————–

Angka realisasi pendapatan daerah yang mendekati 80% sering kali dijadikan bukti keberhasilan pemerintah daerah. Namun, melihat lebih dekat justru menunjukkan bahwa capaian tersebut lebih banyak menutupi kelemahan daripada menunjukkan performa nyata.

Pertama, PAD yang digadang-gadang sebagai indikator kemandirian daerah hanya mencapai 81%. Padahal, jika ditelisik, pilar utama PAD, pajak daerah—bahkan tidak menembus 80%. Ini bukan sekadar masalah teknis pemungutan, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola basis pajaknya sendiri secara efektif. Target tinggi, realisasi rendah: masalah klasik yang terus diulang.

Kedua, realisasi retribusi yang terlihat “aman” tidak bisa dibanggakan. Di banyak daerah, retribusi justru lebih boros biaya penarikannya dibanding hasilnya. Tanpa evaluasi efektivitas, realisasi retribusi hanyalah angka yang tidak mencerminkan manfaat fiskal.

Ketiga, pos yang paling mencolok adalah Lain-Lain PAD yang Sah yang mencapai 182%. Lonjakan ini bukan prestasi, tetapi tanda bahaya. Perencanaan yang buruk, pemetaan potensi yang lemah, dan ketidakteraturan pencatatan pendapatan menjadi sorotan utama. Jika targetnya terlalu rendah hingga realisasi melonjak tak wajar, ini berarti penyusunan anggaran tidak berbasis data dan cenderung asal-asalan.

Dengan kondisi seperti ini, narasi “kinerja pendapatan yang baik” menjadi tidak relevan. Pemerintah daerah seharusnya tidak puas dengan angka persentase yang tampak cantik, ketika akar masalah seperti ketergantungan fiskal, perencanaan yang tidak presisi, dan lemahnya optimalisasi PAD masih dibiarkan.

🔗 Baca juga: Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen

Selama masalah mendasar ini tidak diperbaiki, keberhasilan yang ditampilkan hanyalah kosmetik anggaran, bukan kemajuan fiskal yang sesungguhnya.

_Behor_
Sekretaris Ntara Institute