Tolak Pemecatan 715 Guru Honorer, KASTA NTB dan Aliansi Guru Geruduk Kantor Bupati Loteng

Friday, 9 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PRAYA – Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Aliansi Guru Honorer Kabupaten Lombok Tengah, didampingi oleh LSM Kasta NTB, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Lombok Tengah pada Rabu (07/01/2026). Aksi ini dipicu oleh keresahan para guru terkait rencana pemerintah daerah yang akan merumahkan sekitar 715 tenaga honorer.

Sekitar 400 perwakilan guru hadir menyuarakan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah membatalkan rencana pemecatan tersebut.

Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris, dalam orasinya menegaskan bahwa Pemkab Lombok Tengah tidak boleh gegabah dalam mengambil kebijakan. Ia menyoroti penggunaan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang kerap dijadikan alasan pemecatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​”Secara prinsip, UU tersebut tidak mewajibkan pemecatan tenaga honorer, melainkan melarang pengangkatan tenaga honorer baru. Pemkab harus melakukan kajian validasi kebutuhan riil guru di tingkat TK, SD, hingga SMP. Jika berbasis kebutuhan riil, kita sebenarnya masih kekurangan guru,” tegas Lalu Wink.

​Ia juga memaparkan data krusial dari 715 guru yang terancam:

​269 orang sudah bersertifikat pendidik (serdik) dan masuk Dapodik.

​54 orang di antaranya bahkan sudah menerima tunjangan sertifikasi.

​347 orang non-serdik namun telah mengikuti PPG.

​100 orang lainnya dalam proses masuk Dapodik.

Senada dengan Kasta NTB, perwakilan guru honorer, Zuria Arifin, S.Pd, menyebut rencana kebijakan ini sebagai langkah yang tidak memiliki empati.
​”Kami sudah mengabdikan diri bertahun-tahun untuk membangun generasi bangsa di Lombok Tengah. Bukannya dihargai, kami malah mau dirumahkan. Ini kebijakan nir empati dan tak bernurani,” ungkapnya yang juga diamini oleh Haji Mursalin, S.Pd, guru dari SDN Tibu Sisok, Janapria.

Menanggapi tuntutan massa, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. Nursiah, didampingi Sekda H. Lalu Firman Wijaya, turun langsung menemui peserta aksi. Ia mengklarifikasi bahwa hingga saat ini Pemkab belum mengeluarkan keputusan resmi terkait pemecatan.
​”Secara resmi, kami belum mengeluarkan pernyataan tertulis maupun lisan soal rencana pemecatan. Kami meminta para guru untuk kembali beraktivitas seperti biasa,” ujar Wabup.

Berita Terkait

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis
Pasca OTT Bupati Lombok Barat, Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran Partai Pengusung, KASTA NTB DPD LOBAR Terlalu Dini, Luka Rakyat Belum Terobati
Musda HKTI: Gubernur Miq Iqbal Tawarkan Model Pertanian ala FELDA Malaysia
Kerap Dikeluhkan, Iqbal Revitalisasi Pasar Kuta Mandalika Jadi Lebih Nyaman
Anak mantan Bupati Bima Dipolisikan Terkait kasus penipuan Rp3,8 Miliar

Berita Terkait

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Tuesday, 11 August 2026 - 20:25 WITA

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Monday, 10 August 2026 - 15:29 WITA

Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis

Sunday, 2 August 2026 - 20:49 WITA

Pasca OTT Bupati Lombok Barat, Kursi Wakil Bupati Jadi Incaran Partai Pengusung, KASTA NTB DPD LOBAR Terlalu Dini, Luka Rakyat Belum Terobati

Berita Terbaru