KOTA BIMA – Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui optimalisasi kelembagaan bank sampah. Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya volume timbulan sampah di Kota Bima yang diperkirakan mencapai 80 hingga 100 ton setiap hari.
Wali Kota Bima, A. Rahman H. Abidin, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan legalitas bank sampah menjadi hal penting agar pengelolaan sampah yang diinisiasi masyarakat memiliki dasar hukum serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi tokoh masyarakat Kelurahan Monggonao yang membahas rencana penerbitan akta notaris untuk pengelolaan bank sampah dan pembentukan bunker, Selasa (27/10/2026).
Menurut Wali Kota, inisiatif masyarakat dalam mengembangkan bank sampah perlu mendapatkan dukungan pemerintah melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data pengelolaan persampahan daerah, timbulan sampah Kota Bima berkisar 80 hingga 100 ton per hari. Sementara kapasitas pengurangan dan pengolahan sampah melalui bank sampah serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) baru mencapai sekitar 12 ton per hari.
Adapun sekitar 60 hingga 65 persen dari total timbulan sampah harian diangkut menggunakan armada pengangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperluas pengelolaan sampah dari sumbernya, terutama melalui keterlibatan masyarakat di tingkat kelurahan maupun lingkungan pendidikan.
Pemkot Bima sendiri telah mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah Induk (BSI) Karaso Rasa serta unit-unit bank sampah di tingkat kelurahan dan sekolah.
Penguatan jaringan bank sampah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemilahan sampah sejak dari sumbernya sekaligus mendorong pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai ekonomi.
Di Kelurahan Monggonao, pengembangan bank sampah merupakan inisiatif swadaya masyarakat yang kini sedang diarahkan untuk memperoleh kejelasan administrasi dan kelembagaan.
Dalam audiensi tersebut, Wali Kota meminta agar rencana pengelolaan bank sampah dan pembentukan bunker terlebih dahulu dikaji secara matang, terutama berkaitan dengan sistem kerja, penganggaran, mekanisme pengelolaan, serta landasan hukum.
Ia juga mengarahkan agar pembahasan melibatkan Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bima sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait legalitas kelembagaan.
Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya kejelasan bentuk kelembagaan badan usaha milik kelurahan agar pengelolaannya dapat berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah juga menyarankan agar kegiatan bank sampah yang telah dirintis masyarakat dioptimalkan terlebih dahulu, sementara konsep dan payung hukum pembentukan bunker dibahas lebih lanjut.
Langkah tersebut dilakukan agar pengembangan program dapat berjalan secara bertahap sesuai kesiapan kelembagaan dan mekanisme pengelolaan yang disepakati.
Pemkot Bima berharap penguatan bank sampah di tingkat kelurahan dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam memilah sampah serta mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.
Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih sekaligus memberikan nilai ekonomi dari sampah yang dikelola.





