Gaya ‘Door to Door’ Bupati Bima Minta Tanda Tangan APBD di Rumah-rumah, PKS: ini Ilegal dan Tabrak Norma

Friday, 9 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BIMA – Kepemimpinan Bupati Bima dalam mengelola tata kelola pemerintahan kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, pihak legislatif menuding eksekutif di bawah komando Bupati sengaja menabrak norma hukum dan etika dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bima, Saifullah, secara terbuka mengkritik cara-cara non-prosedural yang dilakukan pihak eksekutif. Hal ini menyusul adanya laporan bahwa draf APBD dibawa langsung ke rumah para pimpinan Dewan untuk ditandatangani tanpa melalui mekanisme rapat yang sah.

Gaya ‘Main Sodok’ yang Melanggar Aturan
Saifullah menilai langkah eksekutif yang menyodorkan lembar persetujuan ke kediaman pimpinan DPRD adalah bentuk pelecehan terhadap institusi legislatif. Menurutnya, APBD menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus diputuskan secara transparan dalam forum resmi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Itu jelas menabrak norma dan etika. Penandatanganan dokumen APBD harus dilakukan di depan rapat paripurna, bukan di rumah-rumah. Jika dipaksakan, keabsahan APBD ini sangat diragukan,” ujar Saifullah dengan nada tegas, Jumat (09/01/2026).

Ketegangan ini bermula dari tidak dilibatkannya Badan Anggaran (Banggar) dalam rapat harmonisasi dan evaluasi di Pemprov NTB. Saifullah menegaskan bahwa Bupati seharusnya mengedepankan komunikasi publik yang sehat, bukan justru menciptakan kebuntuan yang berisiko menyeret pemerintah ke ranah hukum.

“Pemerintah (Bupati) harus patuh pada tahapan dan prosedur. Jangan sampai karena ambisi mengabaikan aturan, justru menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Apalagi saat ini mata publik sedang menyorot tajam setiap gerak-gerik pemerintah,” tambahnya.

Dukungan untuk Penolakan Pimpinan Dewan
Atas dasar tersebut, Fraksi PKS mendukung penuh sikap pimpinan DPRD yang menolak menandatangani dokumen APBD tersebut. Langkah Bupati yang terkesan memaksakan kehendak tanpa melalui rapat Banggar dianggap sebagai preseden buruk bagi demokrasi di Kabupaten Bima.

Hingga saat ini, publik menunggu klarifikasi dari Bupati Bima terkait alasan di balik tindakan eksekutif yang dinilai menyalahi prosedur baku perundang-undangan tersebut.

Berita Terkait

Wali Kota Bima Resmikan Aula Sultan Muhammad Salahuddin Kodim 1608/Bima
Tim Penilai Adipura Pantau Pengelolaan Sampah di Kota Bima, Pemkot Diminta Terus Berbenah
Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
DLH Kota Bima Dukung Gotong Royong Bersama Kejaksaan Negeri Bima
Wali Kota Bima Minta Payung Hukum Pengelolaan Bunker Dimatangkan, Apresiasi Bank Sampah Monggonao
Pemkot Bima Perkuat Bank Sampah, Timbulan Sampah Capai 100 Ton Per Hari
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima

Berita Terkait

Thursday, 12 November 2026 - 09:47 WITA

Wali Kota Bima Resmikan Aula Sultan Muhammad Salahuddin Kodim 1608/Bima

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Saturday, 7 November 2026 - 02:26 WITA

DLH Kota Bima Dukung Gotong Royong Bersama Kejaksaan Negeri Bima

Tuesday, 27 October 2026 - 02:38 WITA

Wali Kota Bima Minta Payung Hukum Pengelolaan Bunker Dimatangkan, Apresiasi Bank Sampah Monggonao

Tuesday, 27 October 2026 - 02:31 WITA

Pemkot Bima Perkuat Bank Sampah, Timbulan Sampah Capai 100 Ton Per Hari

Berita Terbaru