Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Lobar: KASTA NTB Sebut Pengadaan 8 Truk Senilai Rp 4,4 Miliar Belum Mampu Atasi Darurat Sampah

734 kali dibaca

LOMBOK BARAT – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), persoalan sampah di wilayah ini justru dinilai semakin tak menentu. Lembaga Kajian dan Advokasi Sosial serta Transfaransi Anggaran (KASTA) NTB DPD Lombok Barat (Tontowi Jauhari), melayangkan kritik keras terkait efektivitas penggunaan anggaran daerah yang telah digelontorkan dalam jumlah besar namun belum memberikan dampak signifikan bagi kebersihan lingkungan.

KASTA NTB menyoroti langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat yang baru saja menyerahkan 8 unit truk sampah baru pada awal Januari 2026 dengan nilai pengadaan mencapai Rp 4,4 Miliar. Penambahan armada ini awalnya diharapkan mampu meningkatkan ritase pengangkutan hingga mencapai target 100 ton sampah per hari.
“Kami mencatat Pemda telah membelanjakan Rp 4,4 miliar uang rakyat untuk 8 truk baru. Logikanya, dengan tambahan armada tersebut, titik-titik tumpukan sampah seharusnya berkurang drastis. Namun kenyataannya, hingga satu tahun kepemimpinan ini, persoalan sampah di lapangan justru semakin ‘gak jelas’ dan terbengkalai,” tegas Ton (sapaan akrabnya) hari ini.

Berdasarkan pantauan lapangan KASTA NTB, beberapa titik yang masih mengalami penumpukan sampah parah dan menggunung antara lain:
Area Pasar Seni Senggigi: Sempat terlihat tumpukan sampah yang mengganggu citra kawasan wisata utama.
TPS di Wilayah Gerung: Penumpukan sampah masih terjadi di beberapa titik strategis ibu kota kabupaten.
Jembatan Dasan Geres: Tumpukan sampah kiriman dan warga yang menyumbat aliran air, yang memerlukan alat berat untuk penanganannya.
Dusun Jerneng, Desa Ombe (Labuapi): Titik kerawanan tumpukan sampah yang bahkan sempat memicu insiden kebakaran.

Kondisi ini diperparah dengan pembatasan di TPA Kebon Kongok yang mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Lombok Barat menggunung dan tidak terangkut tepat waktu.
“Anggaran miliaran itu seolah hanya menjadi proyek pengadaan tanpa strategi operasional yang matang. Jika sistem pengangkutannya tetap semrawut, mau ditambah 100 truk pun Lombok Barat tidak akan bersih,” tambah Ton.

KASTA NTB menuntut Bupati untuk tidak hanya melakukan “seremonial” penyerahan kunci truk, tetapi juga memastikan distribusi armada yang adil di 10 kecamatan dan transparansi biaya operasional BBM yang seringkali menjadi alasan klasik keterlambatan pengangkutan.
“Satu tahun sudah cukup untuk melakukan pembenahan awal. Jika persoalan dasar seperti sampah saja tidak tuntas, apa yang bisa diharapkan masyarakat dari visi-misi besar lainnya?” tutup Ton.

🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern