Aksi Jilid 4: Koalisi Pemuda NTB Desak Kejati NTB Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pokir Siluman dan Panggil Gubernur Terkait Dugaan penyalahgunaan BTT setengah triluin

Monday, 2 February 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MATARAM –Mahasiswa yang tergabung dalam koalisi pemuda NTB Masih konsisten menyuarakan penegak hukum di wilayah nusa Tenggara Barat di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat. Hari ini, koalisi pemuda NTB menggelar aksi demonstrasi “Jilid 4” guna menagih janji penuntasan kasus korupsi yang diduga mengendaph di meja penyidik.

Dua isu krusial menjadi motor penggerak aksi kali ini, skandal Pokir (Pokok Pikiran) Siluman DPRD NTB dan dugaan penyalahgunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mencapai angka fantastis, yakni setengah triliun rupiah.

Koalisi pemuda NTB menuntut Kejati NTB Untuk Segera Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pokir siluman, Massa menilai penetapan tersangka yang ada saat ini belum menyentuh aktor intelektual. Kejati didesak untuk berani mengungkap aliran dana Pokir yang diduga dimanipulasi oleh oknum anggota DPRD NTB untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Massa menuntut Kejati NTB untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Gubernur NTB terkait dugaan penyalahgunaan anggaran BTT senilai Rp500 Miliar. Anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kondisi darurat diduga dikelola secara tidak transparan dan melanggar hukum.

Mendesak Kejati NTB untuk tidak “masuk angin” atau terintervensi oleh kekuatan politik mana pun dalam mengusut tuntas dua kasus besar ini.

“Kami tidak akan berhenti di Jilid 4. Jika Kejati NTB tetap bungkam dan lamban, kami akan membawa massa yang lebih besar. Kasus Pokir Siluman dan dana BTT setengah triliun ini adalah pengkhianatan nyata terhadap rakyat NTB,” ujar rasyid (KORDUM AKSI)

Dalam orasinya, para demonstran menekankan bahwa dana BTT sebesar setengah triliun rupiah merupakan angka yang sangat besar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Adanya indikasi penyalahgunaan anggaran tersebut dianggap sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang terstruktur.

Di sisi lain, modus “Pokir Siluman” di DPRD NTB disebut-sebut sebagai pola lama yang terus berulang karena lemahnya penegakan hukum terhadap para pengambil kebijakan.

Sampai berita ini relase masa aksi tidak di temui oleh pihak Kejati NTB.

Berita Terkait

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru
Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis
Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif

Berita Terkait

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Monday, 19 October 2026 - 15:18 WITA

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima

Tuesday, 22 September 2026 - 15:22 WITA

Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru

Tuesday, 11 August 2026 - 20:25 WITA

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Berita Terbaru