966 kali dibaca
Berita ini disajikan untuk tujuan informasi. Pembaca diharapkan membaca dan menyikapi isi berita secara bijak dan kritis.
MATARAM – Forum Pemuda NTB Melawan (FPNM) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) NTB hari ini, menuntut agar penyidik segera memanggil dan memeriksa Gubernur NTB, Muhammad Iqbal (kamis, 20/11/2025).
Aksi ini didasarkan pada kekecewaan massa terhadap lambatnya penanganan kasus dugaan penyelewengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dilaporkan sejak beberapa waktu lalu.
Aksi yang berlangsung tegang tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) FPNM, Ilham, yang menyampaikan orasi dengan nada keras dan menuntut kejelasan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
🔗 Baca juga: Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Tuntutan Tegas Korlap: Segera Panggil Gubernur!
Dalam orasinya, Ilham menegaskan bahwa mandeknya proses hukum kasus BTT telah menimbulkan kecurigaan publik yang meluas. Ia mendesak Polda NTB untuk menunjukkan profesionalisme dan keberanian dalam menangani kasus yang menyeret nama orang nomor satu di NTB tersebut.
> 📢 “Kami datang karena keadilan belum tegak! Polda harus segera memanggil dan memeriksa Gubernur Muhammad Iqbal. Jangan biarkan kasus dugaan penyelewengan Dana BTT ini menguap tanpa ada kejelasan hukum!” tegas Ilham di hadapan petugas kepolisian yang berjaga.
>
Tudingan Polisi Lindungi Gubernur
Pernyataan paling sensitif yang dilontarkan FPNM adalah tudingan serius terhadap institusi kepolisian daerah. Ilham secara terbuka menuding adanya indikasi perlindungan yang membuat proses hukum menjadi terhambat.
> “Kami minta Kapolda bersikap profesional dan transparan. Jangan sampai ada dugaan di tengah masyarakat bahwa Kapolda melindungi Gubernur sehingga proses hukum berjalan lambat atau bahkan mandek. Jika Polda serius memberantas korupsi, buktikan dengan segera memanggil Gubernur!” tandasnya.
>
FPNM menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi, dan lambatnya pemanggilan ini dinilai sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di NTB.
Latar Belakang Kasus: Dugaan Penyelewengan Dana BTT Ratusan Miliar
Lambatnya pemeriksaan Gubernur oleh Polda NTB ini berkaitan dengan laporan dugaan penyelewengan dan/atau pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi NTB.
🔗 Baca juga: Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
* Nilai Anggaran: Kasus ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan dana BTT dengan nilai yang dilaporkan mencapai Rp484 Miliar hingga Rp500 Miliar pada Tahun Anggaran 2025.
* Dugaan Pelanggaran: Kelompok pelapor menuding bahwa dana BTT, yang seharusnya diprioritaskan untuk penanganan darurat dan bencana alam, telah dialihkan atau diselewengkan untuk pos-pos anggaran lain, yang diduga melanggar regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Massa FPNM berjanji akan terus mengawal kasus BTT ini dan mengancam akan menggelar aksi dengan eskalasi yang lebih besar jika tidak ada perkembangan signifikan, terutama pemanggilan resmi terhadap Gubernur NTB dalam waktu dekat.
