DPD IMPERIUM NTB Desak Kejati Segara Panggil Dan periksa Gubernur NTB Terkait Dana Siluman

Monday, 27 October 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mataram(27 Oktober 2025)– Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemerhati Hukum Nusa Tenggara Barat (DPD IMPERIUM NTB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, mendesak Kejaksaan untuk segera memanggil dan memeriksa Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal, terkait kasus dugaan mega korupsi “Dana Siluman” di DPRD NTB. Aksi ini merupakan kelanjutan dari protes yang sebelumnya diwarnai dengan pendirian “Kemah Keadilan” di halaman kantor Adhyaksa.

Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ramadhan yang akrab disapa Bule, dalam orasinya menyatakan kekecewaan mendalam atas kinerja Kejati NTB. Menurutnya, aksi kemah keadilan sebelumnya tidak mendapat respons serius terkait tuntutan agar Gubernur diperiksa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Faktanya, sejumlah anggota DPRD NTB telah mengembalikan uang sebesar Rp1,85 miliar kepada Kejati NTB. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa dana itu benar-benar ada dan telah diterima tanpa dasar hukum yang jelas,” tegas Bule.

Namun, hingga kini, Bule menyayangkan belum adanya langkah tegas dari pihak Kejaksaan untuk memanggil dan memeriksa Gubernur NTB. Ia menegaskan, “Setiap aliran dana APBD Pemprov, termasuk dana pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB berada di bawah tanggung jawab Gubernur.”

Atas dasar itu, IMPERIUM NTB mulai mencurigai adanya kejanggalan dalam penanganan kasus ini. “Kami mulai curiga ada apa dengan Kejati NTB yang hingga kini belum memanggil dan memeriksa Gubernur Iqbal,” ujar Bule.
Sebagai puncak kekecewaan, DPD IMPERIUM NTB secara resmi menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap kinerja Kejati NTB. Mereka mengajukan sejumlah poin tuntutan sikap:

1. Kejaksaan Tinggi NTB Segera Panggil dan Periksa Gubernur NTB, untuk menjelaskan alur pencairan dan tanggung jawab eksekutif dalam kasus dana siluman DPRD NTB.
2. Usut Tuntas Seluruh Aliran Dana Siluman hingga ke akar birokrasi, termasuk pihak TAPD, BPKAD, dan Bappeda yang berpotensi mengetahui atau terlibat dalam proses penganggaran dan Program.
3. Buka Ke Publik Dokumen RAPBD dan Pergub Penjabaran APBD 2025.
4. Tindak Tegas Pejabat yang Melindungi atau Menutup-nutupi Fakta dan yang menghalangi penyidikan harus ditindak secara hukum dan etik.

Massa aksi berharap Kejati NTB dapat bekerja secara profesional dan transparan, menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu dalam mengusut tuntas kasus korupsi yang merugikan keuangan daerah tersebut.

Berita Terkait

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru
Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis
Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif

Berita Terkait

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Monday, 19 October 2026 - 15:18 WITA

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima

Tuesday, 22 September 2026 - 15:22 WITA

Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru

Tuesday, 11 August 2026 - 20:25 WITA

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Berita Terbaru