KOTA BIMA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menerapkan sistem pembayaran retribusi pelayanan persampahan secara digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor persampahan.
Kepala DLH Kota Bima, Syahrial Nuryadin, mengatakan penerapan pembayaran menggunakan QRIS dilakukan secara bertahap dengan menempatkan kode pembayaran di rumah-rumah pelanggan layanan persampahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sistem pembayaran digital memberikan kemudahan bagi masyarakat karena transaksi dapat dilakukan secara langsung tanpa harus menggunakan uang tunai.
“Pembayaran melalui QRIS diharapkan dapat memudahkan masyarakat karena transaksi bisa dilakukan secara langsung, cepat, dan praktis,” ujar Syahrial, seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (28/8/2026).
Ia menjelaskan, digitalisasi pembayaran bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari pembenahan tata kelola retribusi agar lebih transparan dan akuntabel.
Melalui sistem tersebut, setiap transaksi pembayaran akan terdokumentasi sehingga lebih mudah dipantau dan ditelusuri. Dengan demikian, potensi kebocoran penerimaan dari sektor retribusi diharapkan dapat diminimalkan.
Benahi Juru Pungut dan Pendataan Pelanggan
Selain menerapkan pembayaran digital, DLH Kota Bima juga berencana memperkuat sumber daya manusia (SDM) juru pungut di tingkat kelurahan.
Syahrial menyebutkan, keberadaan juru pungut di setiap kelurahan diperlukan untuk memastikan proses penagihan, pendataan pelanggan, hingga pencatatan pembayaran berjalan lebih tertib.
Tenaga juru pungut tersebut nantinya dapat berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun tenaga paruh waktu, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
“Jadi, bukan hanya soal menarik retribusi, tetapi data pelanggan dan pembayaran juga harus tertib,” tegasnya.
DLH juga akan menetapkan target penerimaan retribusi persampahan bagi setiap kelurahan secara proporsional. Penentuan target tersebut mempertimbangkan potensi riil masing-masing wilayah, jumlah pelanggan, cakupan pelayanan, kemampuan armada, personel, serta ketersediaan sarana dan prasarana.
Pelayanan Kebersihan Harus Ikut Ditingkatkan
Syahrial menegaskan, optimalisasi PAD dari sektor persampahan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan.
Peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas pelayanan kebersihan kepada masyarakat.
Menurutnya, semakin baik pelayanan persampahan yang diberikan pemerintah, semakin besar pula harapan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar retribusi.
“Semakin baik pelayanan persampahan yang diberikan, diharapkan semakin tumbuh kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi,” katanya.
Di sisi lain, DLH Kota Bima mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan petugas atau juru pungut resmi dalam melakukan penarikan retribusi.
Masyarakat diminta menggunakan mekanisme pembayaran resmi, terutama QRIS yang telah disediakan, serta menyimpan bukti transaksi sebagai bentuk perlindungan apabila terjadi persoalan di kemudian hari.
“Kalau ada pihak yang mencurigakan atau masyarakat ragu terkait pembayaran retribusi, segera menghubungi kanal resmi DLH Kota Bima agar bisa kami cek dan tindak lanjuti,” ujarnya.
Melalui penerapan pembayaran QRIS, pembenahan pendataan pelanggan, serta penguatan petugas di tingkat kelurahan, DLH Kota Bima berharap pengelolaan retribusi persampahan semakin modern dan transparan.
Upaya tersebut sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor persampahan terhadap PAD serta mendorong pelayanan kebersihan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Bima.





