Polda NTB Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Proyek Mebel SMK Senilai Rp10,2 Miliar

Friday, 6 February 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mataram– Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mebel Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Langkah hukum ini terkonfirmasi setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian.

Dua sosok yang kini menyandang status tersangka tersebut ditetapkan pada medio Januari 2026. Mereka adalah IKS, yang merupakan mantan Kepala Seksi Prasarana Dinas Dikbud NTB sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut, serta MZ yang berasal dari pihak swasta.
Saat ini, pihak kejaksaan masih mendalami kelengkapan administrasi dan substansi perkara tersebut.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said, mengonfirmasi di Mataram pada Jumat bahwa pihaknya tengah berfokus pada penelitian berkas untuk kedua tersangka. Zulkifli menjelaskan bahwa jaksa peneliti terus membangun koordinasi intensif dengan penyidik Polda NTB guna memastikan seluruh syarat materiil dan formil terpenuhi sebelum kasus ini berlanjut ke tahap persidangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol. Fx. Endriadi, masih bersikap irit bicara mengenai detail penetapan tersangka. Ia menegaskan bahwa informasi lebih mendalam mengenai kasus tindak pidana korupsi ini baru akan dibuka ke publik setelah memasuki tahap pra-penuntutan atau saat berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21).

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan mebel SMK tahun anggaran 2022 yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total nilai mencapai Rp10,2 miliar. Proyek tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas sekolah di seluruh wilayah NTB. Namun, berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,8 miliar.

Dalam upaya mengungkap praktik lancung ini, penyidik kepolisian telah memeriksa sedikitnya 57 orang saksi. Deretan saksi tersebut mencakup berbagai pihak mulai dari jajaran birokrasi Dinas Dikbud NTB, termasuk mantan Kepala Dinas Aidy Furqan dan Kabid Pembinaan SMK Khairul Ihwan, hingga pihak penyedia barang dan sekolah-sekolah penerima bantuan. Hasil audit BPKP kini menjadi salah satu
alat bukti kunci yang telah dilampirkan dalam berkas perkara yang sedang diteliti oleh jaksa.

Berita Terkait

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru
Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis
Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif

Berita Terkait

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Monday, 19 October 2026 - 15:18 WITA

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima

Tuesday, 22 September 2026 - 15:22 WITA

Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru

Tuesday, 11 August 2026 - 20:25 WITA

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Berita Terbaru