Tolak Sekda Impor, Presiden Pemuda Sasak Bakal Kirim Surat Protes ke Presiden Prabowo

Saturday, 24 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MATARAM – Perhimpunan Pemuda Sasak secara tegas menyatakan penolakan terhadap adanya calon Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berasal dari luar daerah. Menyikapi hal tersebut, organisasi ini berencana mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia untuk meninjau kembali proses seleksi yang tengah berlangsung.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden Perhimpunan Pemuda Sasak, Taufik Hidayat, dalam konferensi pers yang digelar di Kedai Inges, Mataram, pada Sabtu (24/1/2026).

Kekhawatiran Terhadap Pemahaman Teritorial
Taufik menegaskan bahwa sosok Sekda NTB yang terpilih nantinya idealnya adalah putra daerah atau figur yang telah lama berkarir di lingkup Pemprov NTB. Penolakan terhadap “Sekda Impor” ini didasari oleh kekhawatiran akan kurangnya pemahaman terhadap dinamika sosial dan birokrasi lokal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami khawatir apabila Sekda yang terpilih berasal dari luar daerah, ia tidak akan memahami dinamika unik yang ada di NTB.

Ini bisa menghambat efektivitas roda pemerintahan,” ujar Taufik.

Saat ini, proses seleksi Sekda NTB telah memasuki tahap krusial. Dikabarkan tiga nama calon telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk disaring lebih lanjut.

Namun, kabar mengenai salah satu dari tiga besar calon tersebut merupakan figur dari luar daerah memicu reaksi keras dari kalangan pemuda.

Dalam rilis resminya, PPS menyoroti tiga poin utama penolakan:

Pemahaman Lokal: Figur luar dianggap tidak memahami kondisi dan kebutuhan akar rumput di NTB.

Jaringan Kerja: Ketiadaan pengalaman dan jaringan lokal yang kuat dianggap akan menyulitkan koordinasi antar-lembaga.

Stabilitas Pembangunan: Ada keraguan mengenai komitmen jangka panjang dalam mengawal program pembangunan daerah.

Meskipun pengangkatan Sekda diatur dalam PP No. 13 Tahun 2002 dan Permendagri No. 74 Tahun 2022 yang mengedepankan seleksi terbuka, PPS menilai aspek kearifan lokal dan pemahaman teritorial harus menjadi pertimbangan utama bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di NTB dipimpin oleh orang-orang yang memang mengakar dan memiliki keterikatan batin dengan daerah ini. Kami meminta Bapak Presiden dan Kemendagri untuk bijak dalam memutuskan,” pungkas Taufik.

Berita Terkait

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact
Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima
Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima
Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru
Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB
Wagub NTB Apresiasi Sensus Ekonomi Capai 94 Persen
Antisipasi Defisit, Pemprov NTB Susun APBD-P Lebih Realistis
Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, Semakin Berkualitas dan Inklusif

Berita Terkait

Sunday, 8 November 2026 - 13:01 WITA

Universitas Mataram Semarak Puncak Dies Natalis ke-64, Unram Gaungkan Semangat From Local to Global Impact

Wednesday, 21 October 2026 - 14:03 WITA

Dukung Proyek Kolam Retensi BBWS NT I, BEM PTMAI Zona VI Siap Kawal Pembangunan Ikon Baru Kota Bima

Monday, 19 October 2026 - 15:18 WITA

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, BWS Nusa Tenggara I Salurkan 10.000 Liter Air Bersih di Bima

Tuesday, 22 September 2026 - 15:22 WITA

Kepala BKN: ASN NTB Harus Berpikir Baru, Melayani Baru

Tuesday, 11 August 2026 - 20:25 WITA

Dari Hilirisasi hingga Gili Tramena, Gubernur NTB dan Komisi VII Perkuat Transformasi Ekonomi NTB

Berita Terbaru