Ketua Kasta Wing Haris Kritik Keras Penunjukan Plt Kadis Dikbudpora NTB: “Pendidikan Bukan Urusan Coba-coba!

536 kali dibaca

MATARAM – Keputusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjuk Kepala Badan Kesbangpol, Surya Bahari, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) NTB memicu gelombang kritik. Kebijakan rangkap jabatan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam tata kelola birokrasi daerah.

Kritik tajam salah satunya datang dari Presiden Kasta, Wing Haris. Ia menilai penunjukan tersebut mencerminkan adanya krisis logika dalam sistem penempatan pejabat di lingkup Pemprov NTB.

Wing Haris menekankan bahwa sektor pendidikan adalah fondasi utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak boleh dikelola dengan cara “coba-coba”. Penempatan figur tanpa rekam jejak di bidang pendidikan dianggap sebagai risiko besar.

“Pendidikan bukan sekadar urusan administrasi, tapi urusan masa depan daerah. Persoalan kualitas guru, sarana-prasarana, hingga rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membutuhkan kepemimpinan teknokratik yang paham substansi,” ujar Wing Haris dalam pernyataan resminya.

🔗 Baca juga: Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Ia menegaskan bahwa kritik ini bukan merupakan serangan personal terhadap sosok Surya Bahari, melainkan sorotan terhadap kebijakan Pemprov NTB yang dinilai menjauh dari prinsip meritokrasi.

Lebih lanjut, Kasta juga menyoroti peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pj Sekda NTB. Sebagai pengendali kebijakan kepegawaian, mereka dianggap gagal melakukan analisis kebutuhan jabatan strategis.

“Penempatan pejabat ini terkesan darurat dan asal isi tanpa kajian. Jangan sampai jargon meritokrasi hanya menjadi slogan kosong. Publik semakin cerdas membaca pola ini,” tegasnya.

Polemik ini juga mengingatkan publik pada mutasi perdana Pemprov NTB pada April 2025 lalu yang sempat menuai kontroversi serupa terkait profesionalisme dan kompetensi.

Mengingat besarnya tantangan pendidikan di NTB, Wing Haris berharap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Iqbal–Dinda, segera melakukan evaluasi terhadap keputusan tersebut.

🔗 Baca juga: Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern

“Pendidikan adalah urusan hidup-mati sebuah daerah. Jika salah kelola, yang dipertaruhkan bukan jabatan, tapi arah satu generasi ke depan,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov NTB maupun BKD belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilayangkan oleh elemen masyarakat tersebut.